covid-19

Kemenaker Jelaskan Kompensasi untuk Masyarakat Terkena PHK

Selain uang tunai, orang yang mengikuti program JKP juga akan menerima manfaat lain.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 15 Jul 2021 08:11 WIB

Kemenaker Jelaskan Kompensasi untuk Masyarakat Terkena PHK

Ilustrasi demo tolak PHK. Foto: bpjsketenagakerjaan.go.id

KBR, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) menyatakan masyarakat dapat memperoleh kompensasi jika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi mengatakan manfaat ini didapatkan jika orang tersebut mengikuti Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.37/2021.

"Diberikan setelah mereka mengalami PHK. Kemudian diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP," tuturnya.

Kata dia, manfaat yang bisa diperolah jika terkena PHK adalah kompensasi berupa uang tunai. Yaitu uang tunai dengan persentase 45 persen dan 25 persen dari upah penghasilan, diberikan total selama 6 bulan.

"Nah, ini kita hitung, manfaat uang tunai yang diberikan ini adalah 45 persen, kalikan upah, kalikan 3 bulan. Dan juga 25 persen, dikalikan besarnya upah, dikalikan 3 bulan. Jadi dalam hal ini uang tunainya ada dua. Yang pertama adalah 45 persen selama 3 bulan, dikalikan upahnya. Kemudian 25 persen dikalikan upah, selama 3 bulan," ujar Anwar dalam webinar bertajuk 'Dari PHK Jadi Kembali Kerja, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Bisa Apa?' (14/07/21).

Akses Pasar Kerja dan Konseling

Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi menjelaskan, selain uang tunai, orang yang mengikuti program JKP juga akan menerima manfaat lain. Yakni akses pasar kerja serta konseling, agar orang yang terkena PHK dapat segera mendapatkan pekerjaan yang baru.

"Informasi pasar kerja ini adalah sebagai sebuah jalan untuk seseorang yang ter-PHK untuk dia mungkin akan mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain bisa saja sama dengan pekerjaan sebelumnya, atau pekerjaan baru yang diinginkan," katanya.

Konseling terkait ketenagakerjaan akan diberikan oleh pejabat fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja dari Kemenaker. Petugas akan membimbing penerima manfaat JKP, untuk meningkatkan kemampuan di bidang pekerjaan atau upskilling, serta mendorong kemampuan baru di bidang lainnya atau reskilling.

"Pelatihan-pelatihan yang kita berikan adalah pelatihan berbasis kompetensi. Jadi tentunya kita dorong sesuai dengan keinganan, arah yang akan dia inginkan agar dia lebih produktif. Kemudian pelatihan kewirausahaan, pemagangan di industri. Manfaat pelatihan kerja dilakukan melalui integrasi akses informasi, pasar kerja, sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sisnaker," katanya.

Manfaat pelatihan kerja ini juga bisa dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja. Baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan di kabupaten/kota.

Editor: Sindu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Layanan Identitas Kependudukan bagi Kelompok Transpuan

Kabar Baru Jam 8

Seruan untuk Lindungi Nakes di Daerah Rawan

Kabar Baru Jam 10