Komnas HAM: Ada Enam Indikasi Pelanggaran HAM Menimpa Mahasiswa Papua di Jogja

""Nanti kami akan kumpulkan dokumen bukti, kemudian juga video dan foto dan nanti kita analisis. Dari indikasi itu mana yang kuat itu," kata Anggota Komnas HAM Natalius Pigai."

KBR, Jakarta - Komnas HAM menyebut setidaknya ada enam indikasi temuan awal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa Mahasiswa Papua di Yogyakarta pekan lalu.

Dugaan pelanggaran itu terjadi pada Jumat (15/7/2016) lalu, ketika aparat mengepung asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta dan pembubaran rencana aksi mahasiswa mendukung organisasi Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Anggota Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan Komnas HAM telah mendengarkan rangkaian keterangan dari mahasiswa Papua di Yogyakarta, Gubernur Yogyakarta, Kapolda DIY dan Kapolres Yogyakarta.

Hingga saat ini, kata Natalius, Komnas HAM terus mengumpulkan bukti penyusunan laporan. Jika dari indikasi-indikasi tersebut ada yang terbukti kuat sebagai pelanggran HAM, maka Komnas kan sampaikan kepada penegak hukum.   

"Indikasi awalnya, nanti kami akan kumpulkan dokumen bukti, kemudian juga video dan foto dan nanti kita analisis. Dari indikasi itu mana yang kuat itu," kata Natalius kepada KBR, Rabu (20/7/2016).

Sejumlah indikasi awal pelanggaran HAM yang menimpa mahasiswa Papua di Yogyakarta diantaranya pengekangan kebebasan berekspresi, tindakan rasialis yang diduga dilakukan pihak tertentu kepada Mahasiswa Papua di Jogja serta adanya dugaan penganiayaan dan penyiksaan kepada Mahasiswa Papua.

Selain itu juga ada indikasi pelanggaran HAM akibat pembiaran, kondisi yang tercipta di Yogyakarta di kalangan mahasiswa asal Papua seakan adanya ketidaknyamanan hidup di Jogja. Juga ada Pernyataan Gubernur DIY jika separatisme harus keluar dari Jogja.  

Komnas HAM mulai menyelidiki pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta sejak Selasa (19/7/2016) lalu. Diantaranya dengan meminta keterangan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mengadvokasi mahasiswa Papua di Jogja, mitra komnas HAM di lapangan, serta saksi-saksi lain yang terkait dengan peristiwa yang terjadi akhir pekan lalu untuk memberikan data dan informasi.

Natalius Pigai mengatakan penyelidikan itu didasarkan pada Undang-undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik, serta Undang-undang 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Menurut Natalius, target dari penyelidikan Komnas HAM adalah mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran HAM, pelanggaran dan tindakan seperti apa yang dilakukan, baik oleh kelompok masyarakat sipil, oleh kelompok komunitas individu maupun aparat pemerintah terkait peristiwa Jumat lalu.

Editor: Agus Luqman

• ULMWP
• Komnas HAM
• Yogyakarta
• pengepungan Asrama mahasiswa Papua
• pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta