KBR, Jakarta - Pemerintah mencanangkan angka prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2030 sebesar nol persen.
Hal ini sejalan dengan misi Sustainable Development Goals (SDG) yang dicanangkan 2014 lalu, setelah berakhirnya waktu Milenium Develompent Goals (MDG).
Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), M Sairi Hasbullah memaparkan persentase pernikahan anak turun sekitar tujuh persen dalam kurun waktu tujuh tahun.
"Persentase anak yang menikah di usia anak ini (untuk tahun ini) 23 persen. Ini turun jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, ini menunjukkan ada usaha dari pemerintah, dan berhasil menurunkan angka itu. Tapi, penurunana angka yang 23 persen ini masih tinggi kalau kita lihat secara absolut. Ini yang harus kita turunkan lagi. Bahkan, kalau di SDG itu sampai zero (nol persen). Jadi nggak ada yang masih (usia) anak terus menikah," jelas Sairi di Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Untuk menurunkan angka pernikahan anak, kata Sairi, pemerintah harus memperpanjang waktu dan menaikkan kualitas pendidikan pada anak. Semakin tinggi jenang pendidikan, maka persentase usia perkawinan anak semakin kecil.
"Kementerian Pendidikan harus mempercepat programnya. Wajib Belajar 12 tahun sudah mulai dicanangkan dan sudah mulai disediakan aksesnya untuk anak-anak," kata Sairi.
Selain itu, Kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus memberikan pelayanan kesehatan dan reproduksi. Bukan hanya pembelajaran, tapi pemahaman.
"Mereka harus tahu, (pada usia anak) memang belum siap untuk memproduksi anak. Mereka harus diberi pemahaman, menunda pernikahan (itu) makin baik," papar Sairi.
"Pemahaman ini harus diberikan pada anak perempuan dan laki-laki. Untuk menyikapi masalah ini, kita harus memperlama mereka di sekolah dan pendidikan reproduksi untuk anak-anak. Jadi, anak perempuan punya hak menunda perkawinan. Ini yang harus kita lakukan," kata Sairi.
Editor: Agus Luqman
Angka Perkawinan Usia Anak Masih Tinggi, Ini PR Pemerintah
"Kita harus memperlama mereka di sekolah dan memberi pendidikan reproduksi untuk anak-anak," kata Deputi Kepala BPS M Sairi Hasbullah.
Ilustrasi. (Foto: bimasislam.kemenag.go.id)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Satgas Dalam 3 Pekan Kasus Positif Covid-19 Naik 5 Kali Lipat
Tambahan kasus positif yang meningkat setiap harinya membuat kasus aktif ikut meningkat secara bersamaan.Polemik Pendanaan IKN dari APBN
Bahwa sumber dana IKN 53% dari APBN, kalau itu sama saja mengurangi formulasi ataupun ekspansi fiskal untuk program-program rutin30 Persen Porsi Kredit UMKM Jokowi Jangan Persulit Akses
"Tidak boleh lagi ada cerita, misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan"Sambut Tantangan Ekonomi 2022 OJK Bakal Fokus Pada 5 Prioritas Ini
"Termasuk motor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR 20 persen, lebih rendah dari yang biasa. Dan ini akan perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir."Jadi Lahan Bisnis Oknum UU Narkotika Diminta untuk Direvisi
Definisi pengguna, pengedar dan juga perantara ini menjadi perdebatan yang akhirnya menjadi beban yang paling besar.Jokowi Minta Waspadai Investasi Bodong
Regulator dan otoritas di industri jasa keuangan, jangan kendor membasmi investasi ilegal atau bodongPertumbuhan Industri Perbankan dan Keuangan Non-Bank Ini Proyeksi OJK
"Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan arah kebijakan tersebut di atas, dan juga proyeksi ekonomi kita sekitar 5,2 persen pada 2022."Satgas BLBI Sikat Terus Aset Grup Texmaco
Penyitaan aset dilakukan terhadap 159 bidang tanah, yang ada di 6 kota dan kabupaten. Diperkirakan, jumlah aset yang disita bernilai Rp1,9 triliun.Komnas Perempuan 5 Aspek Dasar Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Sudah Terakomodasi
Ada beberapa hal yang belum terakomodasi di draf RUU TPKS.Sulam Arguci Jaga Budaya Berdayakan Warga
Pelestarian warisan budaya perlu melibatkan masyarakatPuluhan Kapal Pengangkut Batu Bara Ekspor Sudah Bergerak
Kemendag tidak akan menerbitkan izin ekspor bagi perusahaan batu bara yang belum memenuhi kewajiban distribusi untuk kebutuhan domestik.
Minyak Goreng di Semua Ritel Sudah Rp14 Ribu Kecuali Sumbar Ada Apa
"Hanya yang belum itu di Sumatera Barat karena tidak ada jaringan ritel modern. Adapun ritel modern mereka adalah ritel modern lokal yang tidak tergabung di Aprindo,"Kemendag Awasi Pedagang yang Tidak Menjual Minyak Goreng Satu Harga Ada Sanksi
"Sanksi ada di Permendag-nya. Secara administratif akan dibekukan izinnya dan sebagainya. Tetapi untuk pasar tradisional ini mengingat sistem distribusinya tidak secanggih ritel modern"Aprindo Mengapresiasi Ritel Modern Jadi Barometer Kestabilan Harga Minyak Goreng
Harga yang ditetapkan adalah Rp14.000 per liter untuk kemasan 1 liter, 2 liter, 5 liter, hingga 25 liter.Aprindo Siap Laksanakan Titah Minyak Goreng Satu Harga
Aprindo juga akan memastikan tidak terjadinya panic buying dengan mengatur agar masyarakat hanya bisa membeli dalam jumlah tertentu.Polri Janji Lebih Responsif Melayani Laporan Berbasis Gender
Pada 2021, Polri menerima laporan lebih dari 2.500 kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.Anggaran PEN Untuk IKN Tuai Kritik Banggar DPR Tidak Berdampak Cuma Bangun Kebun Saja
"Jadi saya ingatkan Ibu, jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sudah kita buat"Luhut Bentuk 172 Juta UMKM Digital Hingga Surat dari Pengusaha Tajir Dunia
"Sekarang ini sudah mencapai 17,2 juta dari 30 juta target kita sampai 2023," Mendag Terbitkan Izin Impor Sejumlah Bahan Pangan Apa Saja
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim, tak ada lonjakan harga saat impor diizinkan.Airlangga Banyak Masyarakat Belum Tahu Subsidi Bunga KUR
Kebijakan bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3 persen akan berlanjut pada tahun ini.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Membuat Minyak Goreng di Satu Harga
