KBR, Jakarta - Pemerintah mencanangkan angka prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2030 sebesar nol persen.
Hal ini sejalan dengan misi Sustainable Development Goals (SDG) yang dicanangkan 2014 lalu, setelah berakhirnya waktu Milenium Develompent Goals (MDG).
Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), M Sairi Hasbullah memaparkan persentase pernikahan anak turun sekitar tujuh persen dalam kurun waktu tujuh tahun.
"Persentase anak yang menikah di usia anak ini (untuk tahun ini) 23 persen. Ini turun jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, ini menunjukkan ada usaha dari pemerintah, dan berhasil menurunkan angka itu. Tapi, penurunana angka yang 23 persen ini masih tinggi kalau kita lihat secara absolut. Ini yang harus kita turunkan lagi. Bahkan, kalau di SDG itu sampai zero (nol persen). Jadi nggak ada yang masih (usia) anak terus menikah," jelas Sairi di Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Untuk menurunkan angka pernikahan anak, kata Sairi, pemerintah harus memperpanjang waktu dan menaikkan kualitas pendidikan pada anak. Semakin tinggi jenang pendidikan, maka persentase usia perkawinan anak semakin kecil.
"Kementerian Pendidikan harus mempercepat programnya. Wajib Belajar 12 tahun sudah mulai dicanangkan dan sudah mulai disediakan aksesnya untuk anak-anak," kata Sairi.
Selain itu, Kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus memberikan pelayanan kesehatan dan reproduksi. Bukan hanya pembelajaran, tapi pemahaman.
"Mereka harus tahu, (pada usia anak) memang belum siap untuk memproduksi anak. Mereka harus diberi pemahaman, menunda pernikahan (itu) makin baik," papar Sairi.
"Pemahaman ini harus diberikan pada anak perempuan dan laki-laki. Untuk menyikapi masalah ini, kita harus memperlama mereka di sekolah dan pendidikan reproduksi untuk anak-anak. Jadi, anak perempuan punya hak menunda perkawinan. Ini yang harus kita lakukan," kata Sairi.
Editor: Agus Luqman
Angka Perkawinan Usia Anak Masih Tinggi, Ini PR Pemerintah
"Kita harus memperlama mereka di sekolah dan memberi pendidikan reproduksi untuk anak-anak," kata Deputi Kepala BPS M Sairi Hasbullah.
Ilustrasi. (Foto: bimasislam.kemenag.go.id)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
KPK Sebagian Besar Pendanaan Pilkada dari Sponsor Netralitas ASN Sulit Diterapkan
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.Polisi Ancam Jemput Paksa Anita Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebutPenerbangan dan Pariwisata Terpuruk Presiden Minta Penggabungan BUMN
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"Kasus Djoko Tjandra Ini Alasan Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan Komjak
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."Pertumbuhan Ekonomi Minus Apindo Minta Pemerintah Benahi Sektor Kesehatan
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."Ombudsman Data Bansos Semrawut Sejak Awal Penyaluran
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.Serapan Anggaran Negara Rendah FITRA Ada Masalah di Mekanisme Pengadaan
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."MA Tolak PK Kasus Syafruddin Ini yang Dilakukan KPK
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"Jadi Tersangka Kasus Djoko Tjandra Anita Minta Perlindungan ke LPSK
"Kami juga akan melacak, mendalami track record dari pemohon,"Anita Pengacara Djoko Tjandra Mangkir dari Pemeriksaan Polisi Sebabnya
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Kasus Djoko Tjandra Jerat Aparatur Imigrasi dan Kejaksaan Maki Desak Gunakan UU Tipikor
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."Kasus Djoko Tjandra Komjak Besok Periksa Jaksa Pinangki
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"Kasus Suap KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."Kompolnas Tanggapi Isu Calon Kapolri di Balik Kasus Djoko Tjandra
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.Besok Bareskrim Periksa Pengacara Djoko Tjandra sebagai Tersangka
Anita sebelumnya telah dicekal ke luar negeri selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli 2020.Podcast Dear Dearest Yang Old School Jadi The New Cool
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.KPK Apresiasi Perma Pidana Seumur Hidup untuk Jerat Koruptor
"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor"Hari ini Ganjil-Genap Berlaku Ini Alasan Pemprov Jakarta
"MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan Ganjil Genap"Kasus Surat Palsu Djoko Tjandra Kuasa Hukum Janjikan Kliennya Kooperatif
"Sekarang ini pemeriksaan di Mabes itu masih terbatas dia sebagai saksi, terhadap kasusnya Pak Prasetyo." Buron 11 Tahun Djoko Tjandra Ditangkap di Malaysia
"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Kepolisian Diraja Malaysia. Datuk Rim, Datuk Anis yang telah membantu seluruh proses kegiatan penangkapan terhadap Djoko Tjandra,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kisah Pasien Covid-19 Melahirkan di Ruang Isolasi
Kabar Baru Jam 7
Filipina Masuk Resesi, Pertama Kali dalam Tiga Dekade
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
