Pemerintah Dinilai Perlu Pertimbangkan Impor Beras

Sebelumnya, Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, setiap tahunnya ada sekitar 200 ribu hektar areal pertanaman terancam kekeringan dengan areal puso 25 ribu hektar.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 28 Jul 2015 09:52 WIB

Author

Eli Kamilah

Pemerintah Dinilai Perlu Pertimbangkan Impor Beras

Beras Bulog. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Pemerintah diminta untuk mendata ulang produksi beras. Hal perlu dilakukan untuk mengantisipasi penurunan produksi beras akibat kekeringan. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa memperkirakan ada 800 ribuan lahan pertanian di Indonesia yang terdampak kekeringan. Itu artinya, bakal ada penurunan produksi beras nasional hingga tiga persen. Hal itu akan berimbas pada tingginya harga beras.

"Kalau aman tidak. Kita perlu hati-hati juga. Kita harus kroscek data dulu ke lapangan. Kalau stok surplus hingga 5 juta ton, berarti kan tidak perlu impor. Tetapi kan pedagang, penggilingan beras tahu, boronglah mereka beras. Disinilah spekulan bermain," kata Dwi Andreas kepada KBR (28/7/2015).

Menurut Dwi, pemerintah masih harus mengimpor beras hingga 1,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sebelumnya, Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, setiap tahunnya ada sekitar 200 ribu hektar areal pertanaman terancam kekeringan dengan areal puso 25 ribu hektar. Namun, Kementan juga memperkirakan akan terjadi surplus produksi beras di 2015 sebesar 10,572 juta ton. Hal tersebut didapat dari hasil penghitungan Angka Ramalan (ARAM) 1 Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, produksi pada 2015 meningkat hingga 4,704 juta ton dari produksi 2014.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN