KBR, Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para bupati di daerahnya tidak asal mendukung rencana pemekaran, tanpa mempertimbangkan berbagai hal. Dia juga melarang para bupati menggelar pertemuan terkait pemekaran, tanpa seizinnya.
"Saya mau kasih tahu bupati, bupati koi (kalian) sembarang saja. Jangan ko (kalian) bicara pemekaran, pemekaran. Jangan sembarang ko (kalian) bicara. (Pemekaran untuk( mensejehterakan, membangun, koi bicara pembangunan, pembangunan apa. Jangan bupati, bupati rapat-rapat sembarang, tanya (dulu) ke gubernur. Kamu rapat, rapat omong kosong saja. Jangan ko bikin provinsi, untuk bikin korbankan rakyat, karena tidak bisa Papua ini dibawa sembarang. Di dalam negeri ini ada manusia, manusia Papua," kata Lukas Enembe, saat Rapat Kerja Daerah Bupati dan Wali Kota se-Papua di Jayapura, Rabu (15/6/2022).
Lukas meminta para bupati jangan asal mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), tanpa mempertimbangkan berbagai aspek. Menurutnya, percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat juga tak bisa semata-mata dijadikan asalan pemekaran.
Baca juga:
Katanya, para bupati mesti mempertimbangkan dampak baik dan buruknya pemekaran dengan mendengar aspirasi masyatakat. Tidak hanya melihat rencana pemekaran dari satu sudut pandang dan mengabaikan aspek lain.
Dia menambahkan, gubernur, bupati dan wali kota di Papua mesti mendiskusikan bersama mengenai rencana pemekaran, bukan justru bertindak sendiri-sendiri.
Minta Tujuh Provinsi
Lukas mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak memaksakan pemekaran di Bumi Cendrawasih. Namun jika pemekaran dipaksakan, Lukas meminta ada tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat supaya adil.
Kata dia, di Papua ada lima wilayah adat dan di Papua Barat terdapat dua wilayah adat.
"Bicara DOB, semua masyarakat harus tahu ini. 2014, saya sudah bicara, kalau [mau] mekarkan [Tanah Papua] di tujuh wilayah adat, [menjadi] tujuh provinsi. Kalau pemerintah pusat mau bikin silakan. Kalau mekarkan ya di tujuh provinsi, di tujuh wilayah adat diikuti dengan kebijakam anggaran yang memadai untuk membangun. Jangan [ bicara pemekaran provinsi hanya] dua, tiga," ujarnya.
Baca juga:
- DOB Papua, Pemerintah Harus Hindari Partisipasi Manipulatif
- Makan Korban, Pemerintah Didesak Tunda Pemekaran Wilayah di Papua
Wilayah adat di Papua yakni Mamta, Animha, Saireri, Lapago, dan Meepago. Sementara dua wilayah adat di Papua Barat yakni Domberai dan Bomberai.
Lukas lalu menyesalkan pembahasan dan penyusunan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus soal pemekaran yang tidak melibatkan warga Papua.
Sebelumnya, DPR menetapkan tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/4/2022).
Ketiganya adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Editor: Wahyu S.
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
Ranperpres ini akan menggantikan Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pendirian Rumah Ibadah, atau kerap disebut SKB 2 Menteri.
"Ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme angkatan kerja kita dalam meningkatkan kompetensinya dalam program pemagangan ke Jepang."
