Bagikan:

DPR Desak Pemerintah Segera Amankan Stok Pangan Nasional

"Kondisi mendesak bagi semua negara saat ini adalah keamanan pangan dalam negeri."

NASIONAL

Senin, 13 Jun 2022 13:29 WIB

Author

Heru Haetami

Petani panen padi di Sindarasa, Kabupaten Ciamis, Jabar, Senin (13/6/22). (Antara/Adeng Bustomi)

Petani panen padi di Sindarasa, Kabupaten Ciamis, Jabar, Senin (13/6/22). (Antara/Adeng Bustomi)

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah segera mengamankan stok pangan untuk kebutuhan nasional. Anggota komisi DPR bidang Pertanian, Suhardi Duka meminta pemerintah memperbesar gudang penyimpanan melalui Perum Bulog untuk mengamankan stok pangan.

"Kondisi mendesak bagi semua negara saat ini adalah keamanan pangan dalam negeri. Semua negara melakukan pembatasan ekspor untuk menjaga stok dalam negeri akibat situasi global termasuk mengendalikan inflasi dan akibat perang Rusia. Persoalan Indonesia punya keterbatasan dalam stok pangan nasional akibat keterbatasan gudang Bulog dalam menyimpan jenis pangan, utamanya beras. Bulog hanya punya kemampuan menyimpan 3 juta. Kalau 3 juta ton dikonsumsi 260 juta rakyat Indonesia hanya satu bulan selesai. saya kira ini ancaman, dengan demikian ini menjadi perhatian kita bersama," kata Suhardi dalam Rapat Komisi IV dengan Menteri Pertanian, Senin (13/6/2022).

Pernyataan senada disampaikan  Wakil Ketua Komisi DPR bidang Pertanian, Dedi Mulyadi. Dia  mengingatkan bahwa ada kultur pengamanan stok yang sudah hilang bahkan di tingkat pedesaan.

"Catatan kritis ini perlu saya ingatkan ya bahwa apa sih problem kita hari ini tentang pangan. Problem kita hari ini tentang pangan adalah terjadi perubahan desain arsitektur rumah-rumah di desa. Dari desain arsitektur itu, di rumah itu, sudah tidak lagi menyediakan gudang dalam bahasa Sunda dulu saya goah. Sehingga kecenderungannya adalah ketika panen langsung dijual. simpanan kultur beras di masyarakat itu mengalami penipisan. Yang kedua di setiap kampung atau desa sudah tidak ada lagi gudang kayak dulu. dulu itu di desa ada gudang, di kampung ada gudang dulu. mulai dari tingkat RT, RW, dusun, sekarang nggak ada," kata Dedi.

Baca juga: Subsidi Minyak Goreng Curah Seharusnya Tetap Dilanjutkan

Dedi  mendesak pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan pangan dalam negeri ketimbang melakukan ekspor pangan.

"Nah saya pikir kan bisa rapat koordinasi, bagaimana kalau Bulog, kemudian Kementerian Pertanian, bicara dengan Kementerian Desa agar ke depan didorong program Badan Usaha Desa itu segera didorong ke arah pengelolaan pangan di desa. Sehingga setiap Kampung, setiap desa itu punya catatan berapa kemampuan data yang dimiliki tentang ketersediaan pangan.  kita ukurannya hanya gudang Bulog padahal di balik itu bukan hanya gudang Bulog ada juga beras yang di penggilingan ada beras yang di bandar-bandar," pungkas Dedi.

 

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

RAPBN 2023, Penanganan Pandemi Tak Lagi Jadi Prioritas?

Most Popular / Trending