KBR, Jakarta- Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 14 Juni mendatang di semua provinsi.
Dari hasil evaluasi, Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus aktif dalam dua pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan kenaikan ini merupakan imbas libur Lebaran.
Widyastuti mengklaim terus menggencarkan pelacakan dan deteksi dini, utamanya kepada masyarakat yang mudik. Dari temuan sejauh ini, lonjakan kasus yang terjadi lebih sedikit dibanding tahun lalu.
"Ditambah lagi, kami di Pemprov DKI telah belajar dan lebih siap, terutama untuk melakukan treatment, seperti penyediaan tempat tidur isolasi mandiri yang langsung disiapkan untuk mereka yang terpapar COVID-19,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima KBR, Selasa (1/6/2021).
Widyastuti mengklaim sudah menyiapkan kapasitas rumah sakit untuk menampung potensi lonjakan pasien. Pemprov DKI Jakarta juga berjanji akan menggenjot cakupan vaksinasi di ibu kota pada perpanjangan PPKM Mikro kali ini.
"Harapannya, jumlah yang mendapat vaksinasi ini akan semakin meningkat dan mendekati 70 persen dari populasi, sehingga semakin cepat kita mencapai imunitas komunal. Hal ini juga diimbangi dengan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan," ujarnya.
BOR di Jawa Barat Meningkat
Sementara itu di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bed occupancy rate atau tingkat keterisian rumah sakit meningkat cukup signifikan. Dari hasil evaluasi, kenaikan terjadi akibat libur Lebaran dan arus mudik. Bahkan dia menyebut ada sejumlah rumah sakit yang sudah di ambang batas dengan tingkat keterisian 70-90 persen.
"Tolong kalau sudah mendekati 70 persen rumah sakit ya, itu segera mengalokasikan jumlah kamar-kamar rawat yang tadinya untuk penyakit umum kepada penyakit Covid-19. Kemudian saya mengingatkan mohon dikutip oleh wartawan, ada tiga kabupaten yang kasusnya itu selalu tinggi dan sembuhnya selalu rendah. Yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut. Jadi saya mengingatkan para tim di Satgas Cianjur, Bogor, Garut, untuk memperhatikan," kata Ridwan dalam konferensi pers di Bandung, Senin (31/5/2021).
Gubernur Ridwan Kamil juga meminta masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan. Karena dalam beberapa hari terakhir, terjadi penurunan tingkat kedisiplinan.
Editor: Sindu Dharmawan
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
