KBR, Jakarta - Satuan Tugas Saber Pungli telah melakukan 856 operasi tangkap tangan selama 8 bulan. Kepala Saber Pungli, Dwi Priyatno mengatakan, jumlah uang yang berhasil disita sekitar Rp 13,5 miliar. Kata dia, sektor pelayanan publik yang sering dilaporkan antara lain bidang pendidikan, perizinan dan penegakan hukum.
"Memang masih ada proses lidik sidik, ada yang sudah p21, ada penuntutan maupun juga yang sudah divonis. Untuk sementara dana yang disita pada waktu OTT itu jumlahnya kurang lebih Rp 13,5 miliar. Namun demikian ada potensi, seperti di kasus Kalitim, Koperasi Komura itu, kita sudah block kurang lebih Rp 326 miliar," kata Dwi di Kemenkopolhukam pada Senin (19/6/2017).
Dwi Priyatno mengklaim, selama 8 bulan terakhir, tren pungli di pusat maupun daerah cenderung menurun. Meski, ia tidak bisa memberikan data detail. "Artinya ada kondusifitas, bahwa pungli sudah berkurang," ungkapnya.
Pejabat pengawas Polri ini mengatakan, bakal mendorong percepatan penindakan dan perbaikan sistem di daerah, terutama dalam layanan publik. "Khususnya sistem yang mengurangi transaksional yaitu dengan IT, seperti kita membuat, memperpanjang, e-tilang, e-samsat, e-paspor dsb. Itu akan mengurangi transaksional," jelas Dwi.
Satgas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016. Tim satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto. Sejumlah kementerian/lembaga saling berkoordinasi dalam satgas ini antara lain, BIN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, PPATK, dan Ombudsman RI. (dmr)
Saber Pungli OTT 856 Kasus Selama 8 Bulan
Satgas Pungutan Liar mengklaim jumlah pungli di pusat maupun daerah menurun

Stiker tolak pungli di salah satu rumah warga. Foto: Kemenag.go.id
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Heboh Coldplay dan Kebangkitan Bisnis Konser Musik
Besarnya potensi konser taraf internasional datangkan cuan untuk bangsa.
Kontroversi Rencana Penambahan Kodam
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Undang-Undang Sistem Perbukuan Didesak untuk Direvisi
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
KPU: Bawaslu Bukan Verifikator Administrasi Dokumen Bacaleg
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Cara Unik Bermusik ala Oscar Bamboo
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
FOMO Sapiens : Calo Tiket Coldplay dan Penyebaran Konten Intim Nonkonsensual
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Wapres Dorong Strategi Pemanfaatan Bonus Demografi
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Pupuk dan Ketahanan Pangan
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
RI-AS Perkuat Hubungan Bisnis dan Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
Mendagri: 170 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan September
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
Eks Pimpinan KPK: Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Paradoks, Kontradiktif
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen.
MK Perpanjang Masa Jabatan KPK, Pakar: Diskriminatif
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif,"
Rencana Merger BUMN Karya, Erick: Belum Konkret
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
Pemerintah Kejar Target Percepatan Penurunan Stunting
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
Dugaan Serangan Siber Perbankan, Berikut Kiat buat Nasabah Hindari Risiko
Tip Hindari Risiko Peretasan Keuangan Digital
Serikat Petani Minta Benih Padi Tahan Kekeringan Segera Didistribusikan
Mempercepat masa penanaman terutama untuk komoditas padi dengan menggunakan bibit yang lebih tahan kekeringan.
Kesiapan dan Peningkatan Layanan Haji 2023
Penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan lebih baik dari segi kualitas pelayanan. Pada tahun lalu, Kementerian Agama mengevaluasi sejumlah catatan.
Pemerintah Batasi Pengunjung Candi Borobudur
Menteri BUMN Erick Thohir beralasan, kebijakan itu sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan candi sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata.
Ngobrol Gayeng, Pimpinan Muhammadiyah Kunjungi PBNU
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut soal kontestasi Pemilu 2024.
MK Ubah Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun
"Dengan amar putusan menyatakan inkonstitusional bersyarat,"
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8