KBR, Jakarta - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberhentikan sementara kegiatan-kegiatan pendidikan di STIE Adhy Niaga, Bekasi. Menurut Menristek Dikti, M. Nasir pemberhentian tersebut disebabkan ketidakmampuan STIE Adhy Niaga untuk menunjukkan sejumlah data yang diminta tim audit Kemristek Dikti pada pertemuan kedua belah pihak siang tadi.
"STIE Adhy Niaga yaitu tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru dan atau pindahan. Kedua, tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Ketiga tidak diperkenankan menyelenggarakan wisuda," jelas Nasir dalam jumpa pers di Gedung Dikti, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Nasir mengatakan data yang tidak bisa dipenuhi oleh STIE Adhy Niaga adalah data mahasiswa pindahan, proses belajar mengajar, dan tidak adanya jadwal kuliah yang jelas.
Terkait status mahasiswa STIE Adhy Niaga, Nasir berjanji akan menyelamatkannya jika proses penyelidikan dari Kopertis dan tim audit sudah selesai. Namun untuk Universitas Berkeley yang terbukti tidak mempunyai izin, maka ijazah mahasiwanya akan tetap dianggap palsu.
Ia mengatakan untuk selanjutnya tim audit akan bekerja sama dengan pihak Kopertis selaku yang berwenang untuk mengambil tindakan atau putusan selanjutnya. Nasir menargetkan proses penyelesaian akan selesai dalam 2 minggu dan selambat-lambatnya 1 bulan.
Sementara untuk Universitas Berkeley dan Universitas Sumatera yang juga terseret kasus ini, Nasir mengatakan menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian. Nasir beralasan perguruan tinggi tersebut tidak memiliki izin atau tidak terdaftar di Kemristek Dikti hingga akan ditindak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 mengenai perguruan tinggi.
Editor: Malika
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
