KBR, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan melakukan evaluasi
menyeluruh kinerja kementeriannya selama enam bulan terakhir. Ini
menyusul instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh menterinya untuk
mengumpulkan evaluasi kinerja satu semester.
Namun, Nila tidak bersedia
memaparkan lebih jauh, lantaran saat ini evaluasi tengah dalam proses
pengerjaan.
"Sedang dibuat, saya belum bisa dijawab, pasti
dibuat, dua hari kan. Semua pasti dievaluasi, nggak mungkin nggak
dievaluasi dari A sampai Z pasti dievaluasi, saya belum tahu nanti,"
kata Nila Moeloek di Kementerian Kesehatan, (16/6/2015).
Sementara,
Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengaku baru mendapat
surat presiden pagi ini. Kata dia, lembaganya banyak melakukan program
terobosan sejak November tahun lalu.
"Yang nilai kan beliau
(Jokowi), kita cuma laporkan aja. Kan kita banyak melakukan
kegiatan-kegiatan terobosan, kayak Nusantara Sehat, terintegrasinya
pembangunan kesehatan yang melalui rumah sakit regional, dan lain-lain,"
kata Untung di Kementerian Kesehatan.
Kemarin, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri dalam rapat paripurna di Istana. Rapat itu sebenarnya khusus untuk membahas rencana kerja pemerintah tahun depan. Namun, Presiden sekaligus mengevaluasi kinerja para menteri. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan laporan program selama enam bulan mulai November hingga April.
Presiden memberi waktu para menteri menyampaikan laporan realisasi program dalam dua hari ini. Para menteri juga diminta membuat rencana program enam bulanan, mulai Mei 2015 hingga Oktober 2015.
Selain itu, Jokowi juga menekankan agar pelaksanaan program-program di kementerian dan lembaga menggunakan produk dalam negeri. Jika barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program belum diproduksi di dalam negeri, maka Jokowi meminta untuk mencari penggantinya.
Presiden juga memerintahkan Menteri Perindustrian mencari tempat untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Sebab, pemerintah ingin memperbaiki neraca perdagangan Indonesia lebih baik dengan menekan sekecil mungkin impor produk untuk program pemerintah.
Editor : Sasmito Madrim