KBR, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meninjau ulang penetapan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Hal in terkait terkuaknya surat rekomendasi pemecatan Prabowo yang ditandatangani oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta mengatakan, berdasarkan undang-undang, KPU wajib melakukan peninjauan ulang tentang kriteria Capres-Cawapres. KPU mensyaratkan Capres-Cawapres tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Rekomendasi pemecatan bisa dijadikan landasan untuk meragukan keabsahan Prabowo dalam memenuhi kriteria tersebut.
"Paling tidak ada satu klausul dalam kriteria itu terkait dengan tidak pernah membuat perbuatan tercela. Hal Itu bisa menjadi dasar untuk kemudian mempersoalkan pencalonan yang bersangkutan, terkait dengan adanya bukti surat DKP yang membuktikan bisa kita artikan sebagai hal yang tercela. Walaupun untuk syarat yang lain, misalnya pernah dihukum, belum pernah ada proses hukum terhadap yang bersangkutan," kata Febi Yonesta, di Kantor LBH, (17/6).
Febi Yonesta menambahkan pihaknya juga meminta isi surat DKP dibeberkan kepada publik. Masyarakat berhak mendapat informasi sedetil mungkin tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya. Menurutnya, status formal kerahasiaan surat harus dikesampingkan demi kepentingan keterbukaan informasi.
Editor: Luviana
LBH Jakarta: KPU Wajib Tinjau Ulang Pencapresan Prabowo
KBR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meninjau ulang penetapan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Selasa, 17 Jun 2014 15:03 WIB


kpu, prabowo, lbh
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Migor Langka DPR Minta Pemerintah Tegas
"Tinggal pemerintah ini mau enggak menjalankan ini dengan serius. Benar-benar ada keberpihakan kepada rakyat."
Sidang Tragedi Kanjuruhan AKP Sidik Perintahkan Penembakan Gas Air Mata
Bambang Sidik juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.
Plt Bupati Mimika Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat
"Tersangka yang ditetapkan yaitu atas nama, Johannes Rettob selaku Kepala Dinas Perhubungan ditahun 2015."
Migor Langka Pedagang Pasar Pemerintah Gagal Awasi
"Ssudah hampir dua bulan ini tersendat. Bahkan sudah tidak ada barangnya."
Pemberian USG ke Puskesmas Tak Merata Kemenkes Akui Ada Kendala
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.
108 Ribu Calon Jemaah Haji 2023 Belum Lunasi Biaya Haji
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.
Airlangga Perpu Cipta Kerja Segera Diparipurnakan DPR
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.
Kiara Tanggul Raksasa Hanya Batasi Ruang Gerak Nelayan Jakarta
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.
PUSKAPA 34 Persen Dispensasi Perkawinan Anak Karena Hamil
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidup
Perkara Asupan yang Semestinya Dikasih ke Bayi dan Balita
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's Trending
Dewan Pers Soroti Masih Tingginya Kekerasan terhadap Jurnalis
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.
Jokowi Instruksikan Target Penurunan Stunting Tercapai pada 2024
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.
Jokowi Memerintahkan Percepatan Pembangunan Jalan di Daerah
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup Keluarga Korban Mutilasi Puas
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.
PP Muhammadiyah Minta Apdesi Berhenti Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan dan penyelewengan yang tersistematis.
Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Belum Jadi Kesepakatan Bersama APDESI
Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyebut isu perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin bernuansa politis usai sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah merespons positif.
1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting
Pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Berbagai langkah ditempuh pemerintah.
Banyak yang Lalai Waspada Karhutla di Tahun Politik
Mahfud MD mengingatkan, potensi Karhutla begitu besar akibat kelalaian yang akan terjadi di tahun politik jelang Pemilu 2024.
Wapres Tekan Perkawinan Anak dengan Pendekatan Hukum dan Agama
Perkawinan anak dapat memicu persoalan lain, mulai dari stunting, kematian ibu, maupun penambahan keluarga miskin baru.
Komisi I DPR Menetapkan 9 Anggota KPI Berikut Daftarnya
Rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap calon anggota KPI Pusat digelar tertutup.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
Most Popular / Trending