KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Islam Iran Seyyed Ebrahim Raisi. Dalam pertemuan tersebut kedua kepala negara membahas sejumlah hal salah satunya mengenai situasi geopolitik dunia dan penguatan kerjasama bilateral.
"Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan terus menyuarakan asas pendidikan bagi perempuan di Afghanistan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan," kata Jokowi dalam pernyataannya usai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (23/05/23).
Jokowi menambahkan terkait kerja sama bilateral untuk bidang kesehatan dibahas soal pilot project untuk telerobotic surgery, pilot project untuk telemedicine dan kolaborasi alat telemedicine di 11 Puskesmas yang telah berjalan.
Jokowi juga menyampaikan terkait dengan alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia serta kerjasama bioteknologi dan Nanoteknologi untuk kesehatan, energi pertanian dan lingkungan.
Baca juga:
- Bertemu PM Ceko, Jokowi Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis
- Bertemu Xi Jinping, Jokowi: RRT Mitra Strategis Indonesia
Sementara terkait ekonomi, Indonesia dan Iran telah menandatangani preferential trade agreement (PTE). Jokowi berharap perjanjian ini dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Kedua presiden juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B (business to bussines) dan investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara serta solusi untuk investasi sektor migas.
"Terakhir terkait dengan teknologi sinyal perkeretaapian, saya telah menyampaikan harapan untuk kerjasama riset bersama, alih teknologi dan assembly," tambahnya
Kunjungan terakhir Presiden Iran ke Indonesia dilakukan pada pada 23-24 April 2015, ketika Presiden Hassan Rouhani menghadiri Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia - Afrika. Sementara itu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Iran pada 14 Desember 2016.
Editor: Rony Sitanggang
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
