KBR, Jakarta - Komisi Nasional Pengendalian Tembakau mendorong agar Revisi Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law menjadi momentum untuk memperkuat regulasi yang melindungi anak dari bahaya rokok. Manager Program Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samidi mengatakan, jumlah perokok anak dan pemula mengalami tren peningkatan, baik perokok aktif maupun pasif. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya upaya komprehensif untuk menekan jumlah perokok anak dan pemula.
"Bahkan sebenarnya, perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen, dan data memperlihatkan data perokok pemula ini semakin muda, dari antara usia 14-15 tahun sekarang usia 10 tahun sudah mulai mencoba rokok," kata Nina kepada KBR, Selasa (30/5/2023).
Baca juga:
- Perokok Anak Naik, KPAI Dorong Pemerintah Larang Iklan Rokok
- IPS Rokok di Kota Besar Berdampak Pada Anak-Anak
Nina Samidi menyebut, berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey (GATS) itu, meningkatnya prevalensi perokok anak dan pemula lantaran mudahnya anak dalam mengakses rokok karena tidak ada pembatasan usia maupun jumlah pembelian.
"Bagaimana mereka terdorong? Ada dua hal. Terdorong oleh lingkungan yang wajar melakukan merokok. Kemudian adanya iklan promosi rokok. Ini tidak berubah setiap tahun," kata Nina.
Nina mengingatkan pemerintah bakal kehilangan kualitas bonus demografi jika pemerintah tidak melakukan upaya serius untuk mencegah anak terperangkap zat adiktif itu.
Baca juga:
"Ya sesuai dengan proyeksi Bappenas ya, kalau ini Undang-undang ini keadaannya situasinya tetap seperti sekarang, regulasinya tidak ada yang berubah, maka kita akan menerima kemungkinan prevalensi perokok anak naik sampai 16 persen di tahun 2030. Dan itu adalah sebuah kegagalan karena bonus demografi kita yang kita idam-idamkan akhirnya tidak sesuai dengan kualitas yang kita inginkan," ujar Nina.
Editor: Muthia Kusuma Wardani
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
