Target Tinggi Pertumbuhan Ekonomi 2021, Realistis?

""Terlalu tinggi angka mereka, ya di kisaran 5,2 minimum. Itu masih terlalu tinggi bahkan seolah-olah sudah kembali normal. Beberapa lembaga bahkan menyatakan 2022 kita masih di bawah 5 persen.""

KBR, Jakarta - Dampak pandemi Covid-19 masih membayangi laju perekonomian Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi atau minus 0,74 persen pada triwulan pertama 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Kepala BPS Suhariyanto pada awal Mei 2021.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Jadi sekali lagi secara y on y (year on year) perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 0,74 persen sementara secara q to q (quartal to quartal) mengalami kontraksi sebesar 0,96 persen ," kata Suhariyanto saat konpers daring, Rabu (5/5/21).

BPS mencatat pada triwulan pertama 2021 konsumsi rumah tangga Indonesia tercatat minus 2,23 persen, sementara investasi juga minus tipis 0,23 persen.

Menurut Suhariyanto, hal itu menjadi tantangan pemerintah. Sebab dua komponen tersebut memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni 88,91 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan pertama tahun ini.

Meski ekonomi Indonesia masih minus di triwulan pertama, Presiden Joko Widodo tetap percaya diri dengan target pemerintah, yakni ekonomi bakal tumbuh 7 persen pada triwulan kedua 2021.

"Kuartal kedua artinya April, Mei, Juni, saya sudah menyampaikan pada menteri dan ini didukung oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Karena ekonomi nasional itu berasal dari agregat di kabupaten kota dan provinsi. Kuartal kedua berarti April, Mei, Juni target kita kurang lebih 7 persen. Gimana caranya? Caranya ya Covid-19-nya selesaikan. Sehingga orang percaya diri untuk konsumsi, untuk ada demand, sehingga produksinya bergerak," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Sekretariat Presiden, Kamis (20/5/2021).

Jokowi mengakui, target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada triwulan kedua memang bukan hal yang mudah untuk dicapai. Namun Presiden yakin jika daerah mampu menekan kasus Covid-19, dunia usaha akan kembali bergairah.

Target di Atas 5 Persen

Selain menargetkan ekonomi akan tumbuh 7 persen pada kuartal kedua, pemerintah memasang target secara keseluruhan 2021 perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat paripurna dengan DPR, Kamis (20/5/2021) menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.

Menurutnya, target yang lebih besar dari proyeksi tahun ini telah mempertimbangkan faktor pandemi Covid-19 yang terkendali.

"Dengan catatan bahwa Covid-19 dapat terus dikendalikan. Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 persen," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif lembaga kajian ekonomi dan keuangan Indef, Tauhid Ahmad menilai, target-target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah terlalu tinggi.

Dia memprediksikan kuartal kedua nanti ekonomi hanya bakal tumbuh maksimal 5 persenan saja. Menurut Tauhid, masih butuh waktu panjang untuk membalikkan ekonomi pada keadaan semula seperti sebelum pandemi.

"Terlalu tinggi angka mereka, ya di kisaran 5,2 minimum. Itu masih terlalu tinggi bahkan seolah-olah sudah kembali normal. Menurut saya masih jauh. Beberapa lembaga bahkan menyatakan 2022 kita masih di bawah 5 persen. World Bank misalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 hanya 4,8. Jadi sudah direvisi. Memang awalnya tinggi, tapi melihat situasi kita relatif rendah di bawah 5. Kami dengan situasi seperti ini melihat masih di bawah 5 persen di tahun 2022," kata Tauhid kepada KBR, Kamis (20/5/2021).

Menurut Tauhid, pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama untuk membalikkan keadaan ekonomi menjadi tumbuh positif.

Sebaliknya jika kasus bertambah banyak dan pandemi tak terkendali, target pertumbuhan dan cita-cita pemerintah hanya bakal jadi angan-angan dan mimpi yang tak dapat terwujud.

"Ketika kasus naik biasanya ngerem kebijakannya. Ngeremnya PPKM mikronya, kebijakan WFHnya masih dilanjutkan. Bahkan dipertimbangkan apakah kegiatan pendidikan dan lain lain masih diperbolehkan ketika kasus masih relatif tinggi bahkan meningkat setelah lebaran. Kalau masih larangan PPKM diberlakukan otomatis agak berat kita ngejarnya," pungkas Tauhid.

Editor: Agus Luqman

• Pertumbuhan Ekonomi
• BPS
• ekonomi nasional
• pandemi
• Covid-19
• dampak pandemi
• APBN 2021