KBR, Jakarta— Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga di penghujung Maret 2022 sudah mencapai 11,4 juta SPT.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyebut, angka ini naik tipis dibandingkan periode yang sama pada 2021.
"Kalau kita bandingkan dengan jumlah SPT yang masuk di periode yang sama sampai 31 Maret tahun 2021, ini alhamdulillah walau pun tipis kita punya pertumbuhan 0,03 persen. Ini data yang kita tarik jam 00.00 WIB," katanya pada acara Media Briefing DJP 2022: Tarif PPn, Jumat (1/4/2022).
Baca Juga:
- Menkeu: PPN Barang Kebutuhan Pokok akan Diringankan atau Malah Dibebaskan
- Realisasi PNBP KPK di 2021 Capai Rp246 Miliar
Dia merinci, sampai 31 Maret 2022 total keseluruhan SPT menyentuh 11,46 juta SPT. Pelaporan SPT dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 11,16 juta SPT, sedangkan SPT wajib pajak badan sebanyak 294.250 SPT.
"Jadi perlu dipahami juga oleh rekan-rekan semua bahwa yang saya ambil ini data dashboard. Jadi ada kemungkinan kalau kita tarik tadi pagi, nanti akan ada penambahan karena masih ada antrean ke dalam dashboard, walau pun jam 00.00 saya tariknya. Jadi SPT-nya tidak masuk lagi. Batas waktunya jam 00.00 WIB," imbuhnya.
Adapun, jika melihat berdasarkan pelaporan, pelaporan SPT 96 persen dilakukan secara online melalui e-filling, e-form, maupun e-SPT. Sementara 4 persen sisanya dilakukan secara manual.
Editor: Agus Luqman
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
