Kemristek Gabung Kemendikbud, DPR: Efektifkan Pengambilan Keputusan

"Mudah-mudahan keputusan terkait ide-ide baru yang ada hubungannya dengan pendidikan tinggi bisa jadi lebih cepat,"

BERITA | NASIONAL

Senin, 12 Apr 2021 09:47 WIB

Author

Astri Septiani

Kemristek Gabung Kemendikbud, DPR: Efektifkan Pengambilan Keputusan

Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3). (Antara/Sigid K.)

KBR, Jakarta-   Komisi yang membidangi pendidikan di DPR mendorong agar peleburan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi bisa menciptakan sinergi yang baik. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR Hetifah Sjaifudan menyebut, pendidikan tinggi dan penelitian merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan dan mesti saling bersinergi. 

Anggota fraksi Partai Golkar itu mendorong agar fungsi perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan penelitian dan pengembangan, serta program kampus merdeka juga bisa lebih baik dengan sinergi kedua kementerian. Ia mendorong agar pengambilan keputusan juga lebih cepat.

"Jadi kalau kementeriannya berbeda beda jadi policy dan kebijakannya kadang-kadang  bisa overlap dan tidak sinkron. Mudah-mudahan ini juga bisa mengektifkan pengambilan keputusan jadi lebih cepat di dalam dunia yang cepat berubah dan banyak tuntutan baru di masa covid. Mudah-mudahan keputusan terkait ide-ide baru yang ada hubungannya dengan pendidikan tinggi bisa jadi lebih cepat," kata Hetifah saat dihubungi KBR, Minggu (11/4/21).

Soal posisi Menteri setelah adanya peleburan ini, Hetifah menilai hal tersebut jadi hak prerogatif presiden. Meski begitu ia memprediksi Mendikbud Nadiem masih bakal dipilih Jokowi untuk memimpin Kementeriannya usai peleburan ini.

Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro merasa sedih atas rencana penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).   Kata Bambang,   dia belum mengetahui nasib Badan Riset dan Teknologi Nasional (BRIN)   pasca-putusan tersebut disahkan. 

Bekas Menteri Keuangan itu mengatakan, bahwa keputusan penggabungan dua kementerian itu bertentangan dengan usulan yang dia utarakan soal perubahan nomenklatur Kemenristek.

"Saya sudah mengusulkan, kalau dipisah, BRIN-nya terpisah sebagai badan. Kementeriannya kalau bisa kembali ke Ristekdikti. Karena di situ lah sebenarnya kombinasi yang baik. Karena Dikti itu memang heavy-nya diriset. Dan lembaga riset dan perguruan tinggi itu tadi, komponen-komponen utama yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia," ucap Bambang dalam diskusi daring yang bertajuk Membangun Ekosistem Riset dan Teknologi, Minggu, (11/4/2021).

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menambahkan, Ia juga belum mengetahui dampak peleburan Kemendikbud dan Kemenristek terhadap Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berbasis riset. Semisal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

"Unfortunately itu keputusan yang sudah diambil, saya belum tahu nanti detail bagaimana, yang pasti itulah yang akan berlangsung dan saya tidak tahu nanti BRIN dengan format apa, serta apa yang akan terjadi dengan LPNK saya juga susah menebak," ujarnya.

Pada Rapat Paripurna   Jumat (09/04) DPR RI  menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021. Surat tersebut berisi penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.  

Dalam UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri