KBR, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI kesulitan memastikan benar tidaknya kabar penyekapan dan penyiksaan 300 pekerja asal Indonesia di Arab Saudi. Informasi penyekapan itu muncul sejak awal April lalu.
Juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengatakan Kedutaan Besar RI di Jeddah Arab Saudi maupun pemerintah negara Arab sudah berusaha menelisik kabar itu sejak beberapa pekan lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian berapa jumlah TKI korban penyekapan di sana.
Pemeriksaan KBRI dan pemerintah Arab Saudi hanya menemukan 50 orang TKI korban penyekapan. Sedangkan mengenai 250 orang lainnya, kata Arrmanatha, belum bisa dipastikan keberadaannya.
"Faktanya di sana tidak ditemukan 300 orang. Angka itu juga membuat kami bingung dapat dari mana itu?" kata Arrmanatha di Kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Karena kesulitan itu, kata Arrmanatha, saat ini fokus pemerintah Indonesia adalah berusaha memburu dan menangkap penanggungjawab perusahaan penyalur TKI yang diduga menyalahgunakan izin.
Menurut Arrmanatha, 50 TKI korban penyekapan itu masuk Arab Saudi tanpa dokumen resmi. Mereka semula masuk dengan visa untuk bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan. Namun, setiba di Arab Saudi, perusahaan penyalur justru menempatkan mereka sebagai pekerja rumah tangga.
"Tujuan kita adalah menindak penyalahgunaan izin. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang," kata Arrmanatha.
Saat ini KBRI di Jeddah dan pemerintah Arab Saudi masih melanjutkan penyelidikan bersama.
Baca juga:
- Dimana Lokasi Penyekapan TKI di Arab Saudi? Korban: Dekat Pembuangan Sampah
- Ratusan Disekap di Arab Saudi, BNP2TKI Duga 6 Agen TKI Terlibat
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
