Namanya Di Panama Papers, Ketua BPK Diminta Lapor Ke DPR

"Penjelasan tersebut penting karena kedua lembaga negara tersebut merupakan lembaga yang memilih anggota BPK."

KBR, Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz menjelaskan secara tertulis kepada DPR dan DPD terkait namanya di Panama Papers. Politisi Partai Golkar itu masuk dalam daftar nama yang memiliki perusahaan cangkang (Shell Company) melalui firma hukum di Panama, Mossack Fonseca.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan, penjelasan tersebut penting karena kedua lembaga negara tersebut merupakan lembaga yang memilih anggota BPK.

“Selain itu dia juga harus melakukan hal yang sama kepada Presiden. Laporan tersebut berkaitan dengan tujuan pendirian perusahaan tersebut, aktivitas perusahaan tersebut, identitas dari pembeli perusahaan tersebut, perjanjian dengan pembeli perusahaan, bila ada, sehubungan dengan penjualan perusahaan tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta.

Selain itu kata dia, Harry juga harus melaporkan perusahaan tersebut dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).

“Ini mengundang reaksi publik karena BPK merupakan lembaga negara yang berurusan dengan akuntabilitas pengelolaan uang negara. Publik merasa kecewa dengan pimpinan BPK yang harusnya punya akuntabilitas moral yang lebih tinggi dari penjabat lain,” tambahnya.

Dia menegaskan, kasus ini harus diusut tuntas agar kepercayaan publik terhadap BPK terus terjaga. "Kasus ini pintu masuk terhadap betapa pentingnya kita memiliki BPK yang lebih indpenden, akuntabel dan produknya bisa dipakai untuk rujukan pengelolaan uang negara. Serta mebjadikan BPK sebagai pilar penting antikorupsi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara," pungkasnya.

Editor: Sasmito Madrim

• Panama Papers
• Ketua BPK Harry Azhar Azis
• Sekretaris Jendral Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko