KBR, Jakarta— Direktur Keuangan BP Jamsostek Asep Rahmat Suwandha menargetkan dapat mengumpulkan dana kelolaan pekerja hingga Rp1.000 triliun pada 2026.
"Dengan asumsi ada kenaikan secara signifikan dari iuran yang tahun lalu pada 2021 mencapai Rp80 triliun per tahun, dengan asumsi ada beberapa kenaikan, maka di 2026 di mana periode kepemimpinan manajemen baru ini akan selesai, maka kami menargetkan dana kelolaan untuk BP Jamsostek ini mencapai lebih dari Rp1.000 Triliun," kata Asep Rahmat, dalam diskusi Prospek & Tantangan Sinergi Penerapan Tata Kelola, Risiko, & Kepatuhan pada Organisasi Jasa Keuangan, Rabu (16/3/2022).
Baca Juga:
- Revisi Aturan JHT, Menaker: Masih Ada Waktu Hingga 4 Mei 2022
- Anggota DPR Ini Klaim Hampir Semua Fraksi Setuju Permenaker JHT Dicabut
Asep mencatat, pada minggu ini jumlah dana kelolaan pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek sudah menyentuh Rp560 triliun.
Dana kelolaan itu masih berasal dari iuran 30,6 juta kepesertaan aktif yang terhitung sejak 31 Desember 2021. Angkat tersebut naik dibandingkan total dana investasi pada akhir 2021 yang mencapai Rp553,5 triliun.
Selanjutnya, kata Asep, untuk meningkatkan capaian pada tahun ini hingga 2026 BP Jamsostek tidak lagi fokus menjaring iuran dari pekerja di sektor formal, tetapi turut melibatkan iuran dari pekerja di sektor informal dan pekerja rentan.
"Contohnya profesi-profesi seperti petani kemudian rekan-rekan kita yang berprofesi sebagai ojek online nonASN, kemudian juga misalnya para penjaga rumah ibadah, marbot, penjaga gereja dan yang lainnya. Termasuk perangkat-perangkat pemerintah sampai RT dan RW," sambung dia.
Sebelumnya, pada akhir 2021, BP Jamsostek berhasil mencetak hasil investasi sebesar Rp35,36 triliun. Realisasi hasil investasi itu naik sebesar 9,37% secara tahunan atau year on year (yoy).
Editor: Agus Luqman
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
