Nasib Pendanaan Proyek IKN Setelah SoftBank Mundur

"Pemerintah mengklaim masih terus mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan dari calon investor dan mematangkan skema bisnis investasi yang akan dijalankan."

KBR, Jakarta - Pendanaan megaproyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur kembali jadi perbincangan, setelah perusahaan investasi multinasional dari Jepang, SoftBank mundur dari proyek IKN.  

Akhir pekan lalu, korporasi investasi besar dari Jepang, SoftBank dikabarkan mundur dari megaproyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. 

Padahal, sebelumnya perusahaan yang berkantor pusat di Tokyo ini menjanjikan investasi yang sangat menggiurkan. Nilainya 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp1.431 triliun (seribu empat ratus tiga puluh satu triliun rupiah). Bandingkan dengan perkiraan anggaran proyek IKN yang diperkirakan sekitar Rp466 triliun. 

Mundurnya SoftBank dikonfirmasi sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Sidik Pramono. 

Meski begitu, Sidik mengatakan batalnya minat SoftBank Group tidak akan memengaruhi pembangunan IKN. Ia mengklaim masih banyak cara lain untuk menjaring investor baru dalam proyek ini.

 "Kabar baiknya adalah bahwa sebagaimana diberitakan media terdapat sejumlah investor yang juga tertarik untuk berinvestasi di Ibu kota Nusantara ini. Kalau pun ada satu atau dua pihak yang kemudian menyatakan tidak tertarik atau hal lainnya tentu ini menjadi tantangan bersama untuk mengeksplorasi termasuk menjajaki investor yang lain dan juga menyiapkan model-model bisnisnya, menguntungkan dalam proses pembangunan Ibukota Nusantara ini," kata Sidik Pramono kepada KBR, Senin (14/3/2022).

Baca juga:

• Jokowi Optimis Pendanaan IKN Bisa dari Berbagai Sektor
• SoftBank Batal Investasi di IKN, Bappenas: Masih Banyak Investor Lain

Sidik mengklaim, proses pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada satu investor seperti SoftBank. 

Ia mengklaim saat ini ada sejumlah investor baru yang menyatakan minat berinvestasi dalam mega proyek ibu kota baru. Namun Sidik masih merahasiakan nama-nama calon investor itu.

Sidik juga memastikan proyek pembangunan IKN tidak akan menekan beban anggaran negara. 

Menurutnya, pemerintah masih terus mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan dari calon investor dan mematangkan skema bisnis investasi yang akan dijalankan.

Sebelumnya, isu pendanaan IKN juga disorot karena akan menyedot dana pemulihan ekonomi. 

Pada Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebagian dana program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022 dan sebagian anggaran kementerian akan digunakan untuk pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). 

Meski kemudian rencana ini diklarifikasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN) ini anggarannya yang ada adalah di PUPR dan memang diperkirakan untuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar Rp45 triliun. Namun dana ini kan secara bertahap, tergantung pada kebutuhan dan progres. Jadi tadi saya sampaikan, bahwa dana itu yang ada di PUPR dan dana PEN untuk sekarang tidak ada tema untuk IKN," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin (24/1/2022).

Presiden Joko Widodo menyebut anggaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memakan biaya Rp466 triliun. Sekitar 20 persennya diambilkan dari APBN. 

Ia optimistis pendanaan proyek IKN bisa didapatkan dari sejumlah sektor mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga investasi swasta. Ia menilai otorita IKN bakal fleksibel dan lincah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai skema yang ada.

"Itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN dan sisanya bisa berasal dari PPP (Public Private Partnership), berasal dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), berasal bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik. Semua bisa dilakukan," kata Jokowi dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa, (15/3/2022).

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan ibu kota baru akan dilakukan bertahap. Dia mengklaim skema yang dilakukan pemerintah tak bakal merugikan APBN

"Bahwa sekali lagi dalam hal skema, namanya di dalam undang-undang ini skema pembiayaan. Dan skema pembiayaan ini, pemerintah akan mengikuti bisnis model dan financial model yang tidak merugikan APBN. Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita menjadi lebih punya aset yang lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang," kata Suharso dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: 

• Prosesi Kendi Nusantara, Presiden Sebut Pentingnya Kolaborasi Pembangunan IKN
• Jokowi Minta Kepala Otoritas IKN Segera Selesaikan Masalah Lahan Ibu Kota

Saran DPR dan Ekonom Soal Pendanaan IKN

Namun, Anggota komisi keuangan DPR Ahmad Junaidi Auly tak yakin dengan janji pemerintah. Politisi dari Fraksi PKS ini menilai pembangunan megaproyek IKN akan membebani negara di tengah pandemi dan defisit anggaran saat ini. Junaidi ragu dengan klaim pemerintah yang menyatakan bakal menggunakan seminimal mungkin dana APBN untuk membiayai proyek itu.

"Selalu saja pemerintah berkilah bahwa itu tidak akan menggunakan dana APBN, ini seperti macam kucing-kucingan menurut kami. Karena kenyataannya seperti misalnya kereta api cepat yang semula tidak menggunakan anggaran APBN, ternyata kemudian menggunakan APBN, kita melihat indikasinya sama dengan IKN ini," kata Junaidi kepada KBR, Kamis (20/1/2022).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi INDEF Tauhid Ahmad khawatir jika porsi pembiayaah proyek dari APBN ditambah. Menurutnya, hal itu akan berbahaya dan mengganggu keuangan negara. Ia menilai dampak ekonomi pembangunan IKN sangat kecil, tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.

"Bahwa dominasi APBN menunjukkan proyek pemerintah itu tidak layak investasi secara finansial sangat merugikan. Kan kalau yang menguntungkan itu biasanya swasta pada berebut sehingga pemerintah tidak turun tangan. begitu pemerintah turun tangan melalui APBN berarti proyek itu proyek rugi. Nah yang ketiga menurut saya dengan formulasi APBN cukup dominan yang ini akan membahayakan keuangan negara sustainibilitas fiskal dalam jangka menengah karena akan menyedot sebagian Belanja Negara yang yang otomatis dengan konsekuensi sekarang ya utang akan tambah banyak, " kata Tauhid saat dihubungi KBR melalui sambungan telepon (18/1/22).

Baca juga:

• Jadi Kepala Otoritas IKN Nusantara, Ini Langkah Bambang
• KPK Dalami Dugaan Bagi-Bagi Lahan Kavling Proyek IKN Nusantara

Editor: Agus Luqman

• #IKN
• pembangunan IKN
• Ekonomi
• Bappenas
• SoftBank