Bagikan:

Ketua Umum PKB Tetap Usulkan Penundaan Pemilu 2024

Muhaimin mengaku bakal melakukan lobi-lobi dengan partai politik lain.

NASIONAL

Selasa, 15 Mar 2022 14:31 WIB

Muhaimin usulkan penundaan Pemilu 2024

Ilustrasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usulkan penundaan Pemilu 2024. Foto: KBR/Frans Mokalu

KBR, Jakarta- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa dirinya tetap pada keputusannya untuk mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Bahkan, Muhaimin mengaku bakal melakukan lobi-lobi dengan partai politik lain.

"Ya masihlah, belum berubah sikap. Tentu saja lobi-lobi," kata Muhaimin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Wakil ketua DPR itu juga membantah dirinya tidak taat konstitusi. Menurutnya, usulan itu akan dilakukan dalam koridor konstitusi.

Muhaimin mengatakan dirinya saat ini masih menunggu keputusan para pimpinan parpol. Dia mengklai bakal segera mengagendakan pertemuan dengan beberapa pimpinan parpol tersebut.

Sebelumnya, Muhaimin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan dalih pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Usulan itu kemudian didukung Partai Golkar dan PAN.

Sementara itu, lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Gerindra menolak usulan tersebut.

Masyarakat Menolak

Usulan itu ditentang mayoritas masyarakat Indonesia. Salah satunya datang dari ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut gagasan penundaan pemilu berpotensi melukai jiwa semangat reformasi dan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Saya dalam pelbagai kesempatan tidak setuju dengan gagasan penundaan pemilu itu. Sah-sah saja orang bicara apa saja, karena ini negara demokrasi, tetapi kalau sampai itu terjadi maka melukai semangat reformasi dan itu juga tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, yang dengan amendemennya menuliskan masa jabatan presiden adalah dua periode," ujar Abdul dalam Webinar Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Rabu (9/3/2022).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan usulan itu dikhawatirkan akan menjadi warisan kepemimpinan yang kurang baik dan tidak menjadi teladan generasi muda. 

Dia juga menyinggung soal sikap etis dan moral yang harus ditunjukkan penguasa kepada rakyatnya dalam menyudahi tongkat kepemimpinan kepala negara.

Mayoritas Ingin Pemilu Sesuai Jadwal

Penolakan masyarakat terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 juga diperkuat jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, antara lain Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan sebanyak 68 hingga 71 persen responden menginginkan pelaksanaan Pemilu 2024 tetap sesuai konstitusi.

"Wacana penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir separuh warga. Mayoritas menolak usulan ini meskipun karena alasan ekonomi, pandemi COVID-19, atau pemindahan ibu kota," kata Djayadi dalam Rilis Survei LSI, Kamis (3/3/2022).

Djayadi Hanan menambahkan, 64 persen warga tetap menginginkan kepemimpinan nasional digelar melalui Pemilu 2024, meski masih dalam kondisi pandemi.

Baca juga:

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pengungsi dan Persoalan Regulasi di Indonesia