NASIONAL

IKN Nusantara, Tokoh Adat Minta Jokowi Libatkan Warga

""Selama ini kami masyarakat Dayak dalam hal redistribusi tanah objek reformasi agraria tidak pernah sama sekali mendapatkan hak""

Astri Septiani

Presiden Jokowi menerima masukan IKN Nusantara dari perwakilan tokoh adat, Penajam Paser Utara, Seni
Presiden Jokowi menerima masukan IKN Nusantara dari perwakilan tokoh adat, Penajam Paser Utara, Senin (14/03/22). (Setpres)

KBR, Jakarta-  Perwakilan tokoh adat dan agama meminta Presiden Jokowi melibatkan warga dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut mereka sampaikan, saat   bertemu Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022. P

Salah satu perwakilan  tokoh adat Banjar, Ashari, mengatakan pada pertemuan tersebut Presiden telah berjanji untuk melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.

"Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap dj pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota," kata Ashari Senin (14/3/22) pada video yang diunggah di media sosial Sekretariat Presiden pada Selasa (15/3/22).

Kata dia, Presiden juga berharap agar budaya lokal tidak hilang di bumi IKN. 

Ashari juga berharap agar pendidikan masyarakat lokal semakin baik dengan adanya pembangunan institusi pendidikan di IKN.

"Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang khususnya di Pulau Jawa," kata Ashari.

Baca juga:

Pembangunan IKN Tak Akan Sentuh 2 Kawasan Hutan Lindung

Jadi Kepala Otoritas IKN Nusantara, Ini Langkah Bambang

Sementara itu Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena berharap proses pemindahan IKN tidak hanya sekadar membangun infrastruktur dan sarana prasarana saja namun juga mendahulukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Dia meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat adat terkait hak atas lahan. Sebab kata dia selama ini masyarakat adat Dayak tak pernah dilibatkan terkait redistribusi tanah objek reforma agraria.

"Selama ini kami masyarakat Dayak dalam hal redistribusi tanah objek reformasi agraria tidak pernah sama sekali mendapatkan hak atau tidak pernah sama sekali dilibatkan. Oleh karena itu saya meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan lahan kepada kami untuk pembangunan kampung budaya Dayak, pembangunan Dayak Center dan kawasan pertanian, perkebunan sesuai kearifan lokal masyarakat Dayak, " kata Helena. 

Kolaborasi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/03/2022). Di lokasi tersebut, digelar prosesi Kendi Nusantara,  penyatuan tanah dan air Nusantara. 

Tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, diberikan kepada Presiden untuk kemudian dituangkan dan disatukan ke dalam sebuah kendi. Jokowi menyebut prosesi penyatuan tanah dan air tersebut sebagai bentuk dari kebinekaan dan persatuan yang kuat dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara. 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai pembangunan IKN.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud," kata Presiden Jokowi, Senin (14/3/22).

 

Editor: Rony Sitanggang

  • pemindahan ibu kota negara
  • Presiden Jokowi
  • IKN
  • ibu kota negara baru
  • kendi nusantara
  • Otorita IKN Nusantara
  • masyarakat adat

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!