Bagikan:

Gagal Kendalikan Harga Minyak Goreng, MAKI Desak Mendag Mundur

Masyarakat akan tambah terbebani untuk memenuhi kebutuhan pokok yang turut merangkak naik, terutama menjelang Ramadan.

NASIONAL

Selasa, 22 Mar 2022 15:51 WIB

Tak Mampu Kendalikan Harga Minyak Goreng, MAKI Desak Mendag Mundur dari Jabatannya

Ilustrasi: Mendag Muhammad Lutfi memantau harga sembako di Pasar Raya Padang, Sumbar. Jumat (25/2/22). (FOTO: Antara/Muhammad Arif)

KBR, Jakarta- Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mundur dari jabatannya jika gagal mengendalikan harga minyak goreng di pasaran.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman beralasan, Lutfi tak solutif terhadap masalah minyak goreng yang harganya meroket. Terlebih saat rapat bersama DPR Komisi Perdagangan (VI), mendag mengaku kalah dengan mafia minyak goreng sehingga melepas Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai nilai keekonomian.

"Dan kalau ada dugaan mafia itu mengambil keuntungan, ya setidaknya bahkan tiga bulan ini mengambil keuntungan besar dari proses apa istilahnya? Karena kemudian jadi langka. Karena yang keluar negeri mahal, tidak dijual ke dalam negeri. Dijual keluar negeri, mulai dari CPO maupun minyak goreng. Ya saya berharap kebijakan pemerintah itu yang justru hadir dan membela masyarakatnya, bentuknya ya mestinya tegas terhadap HET, yang melanggar ditindak," ungkap Boyamin kepada KBR, Senin, (21/3/2022).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menambahkan, mahalnya harga minyak goreng yang tak kunjung teratasi berdampak buruk pada masyarakat. Masyarakat akan tambah terbebani untuk memenuhi kebutuhan pokok yang turut merangkak naik, terutama menjelang Ramadan.

Kata Boyamin, Lutfi dianggap tak mampu menjalankan nawacita Jokowi-Maruf. Terkait kelangkaan minyak goreng, MAKI sudah melaporkan sejumlah perusahaan yang diduga menyelundupkan komoditas itu keluar negeri.

Mendag Angkat Tangan

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku tak mampu melawan mafia dan spekulan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat rapat bersama Komisi Perdagangan DPR, Kamis, 17 Maret 2022.

Dia mencontohkan, ada tiga daerah yaitu Jawa Timur, Jakarta, dan Sumatera Utara yang mestinya memiliki stok minyak goreng berlimpah, namun sebaliknya malah langka karena ulah mafia dan spekulan. Kata dia, mafia dan spekulan itu mengambil kesempatan dalam kesempitan.

"Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan, pasalnya ada dua yaitu undang-undang pasal kalau tidak salah undang-undang nomor 7 (UU Perdagangan) dan undang-undang nomor 8 (UU Perlindungan Konsumen), tetapi... itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini," kata Lutfi saat rapat dengan Komisi Perdagangan DPR, Kamis, (17/3/22).

Kata dia, pelajaran penting yang bisa diambil dari kejadian tersebut adalah ketika harga melawan pasar yang tinggi maka Kementerian Perdagangan tak bisa mengontrolnya.

"Pelajaran yang kita dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," kata Lutfi.

Lutfi mengklaim sudah mengantongi data para mafia dan spekulan tersebut dan tengah diperiksa oleh kepolisian atau Satgas Pangan. Namun, ia menyebut keadaan saat ini tengah kritis dengan ketegangan yang mendesak. Namun, dia memastikan ke depan bakal melawan para mafia dan spekulan tersebut bersama Satgas Pangan.

Baca juga:

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pengungsi dan Persoalan Regulasi di Indonesia