KBR, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyatakan tengah menelusuri pelbagai informasi terkait pemangkasan hukuman bekas Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sembari menunggu salinan putusan lengkapnya.
Juru Bicara KY, Miko Ginting mengatakan, Komisi Yudisial akan mulai menganalisis putusan dan bergerak dengan atau tanpa laporan masyarakat.
"Bisa dua-duanya dan itu saling melengkapi jadi Komisi Yudisial bisa melakukan inisiatif sendiri, yang kedua Komisi Yudisial bisa juga menerima laporan dari masyarakat. Jadi ini saling melengkapi sifatnya, untuk mengumpulkan informasi yang lebih jelas dan lengkap. Saya kira sepanjang ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka tidak ada batasan kemudian Komisi Yudisial untuk tidak melakukan kewenangannya," ujar Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Miko Ginting saat dihubungi KBR, Kamis (10/3/2022).
Miko menambahkan, hingga kini Komisi Yudisial belum menerima laporan masyarakat, terkait putusan hakim Mahkamah Agung yang memangkas hukuman bekas Menteri KKP tersebut.
Baca juga:
- Tersangka Korupsi Benur, Menteri Edhy Minta Maaf pada Jokowi dan Prabowo
- Suap Benur Lobster, KPK Sita Dokumen Bank Garansi Terkait Sitaan Duit Rp52 Miliar
Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan mengurangi hukuman pidana penjara Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun. Keputusan itu diambil dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan tersebut diputuskan pada 7 Maret 2022 oleh Majelis Kasasi yang terdiri atas Sofyan Sitompul selaku Ketua Majelis, Gazalba Saleh, dan Sinintha Yuliansih Sibarani masing-masing selaku Anggota.
Editor: Fadli Gaper
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
