BBM Subsidi Tepat Sasaran? Pertamina Minta Dukungan DPR

""Kalau datangnya kondisi kosong kami agak sulit membedakan mana yang berhak dan tidak berhak (mendapat BBM bersubsidi)," "

KBR, Jakarta-  Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meminta dukungan  DPR RI terkait pemberlakuan standarisasi tarif angkutan barang kepada industri. Sebab di lapangan, Pertamina kesulitan membedakan mana saja angkutan yang dapat menerima solar bersubsidi, dan yang seharusnya tidak.

"Terkait dengan angkutan barang industri. Biasanya ini dioutsourcekan ke transporter. Di dalam kontrak antara industri besar dengan transporter ini kan seharusnya menggunakan harga  BBM non subsidi. Tetapi yang sering terjadi ditenderkan murah-murahan akhirnya supaya  menang, murah, mereka kemudian menggunakan BBM yang nonsubsidi," kata Nicke dalam  Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu (29/03/2022).

Kata dia, perlu ada standardisasi mengenai pengangkutan ini. Penyebabnyam Pertamina sulit membedakan apakah mengangkut untuk industri besar atau perkebunan rakyat. 

"Apalagi kalau barangnya (kendaraannya) kosong kita tidak tahu ini ngangkut apa truk ini. Kalau barangnya ada, oh itu sawit oh itu batu bara. Kalau datangnya  kondisi kosong kami agak sulit  membedakan mana yang berhak dan tidak berhak (mendapat BBM bersubsidi)," kata dia.  

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati juga meminta pemerintah maupun BPH Migas menerbitkan aturan yang merangkum informasi lebih rinci mengenai siapa saja konsumen yang dapat menerima BBM bersubsidi, khususnya solar. Ini dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum dalam penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.

Baca juga:

KNTI Minta Penguatan Pengawasan Distribusi Solar Subsidi

Minyak Mentah Meroket, Istana Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik

Ia menekankan, BBM bersubsidi harus disalurkan secara tepat sasaran ke masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami, negara mengemban beban yang berat untuk mensubsidi BBM. Karena itu seharusnya BBM bersubsidi hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang diperuntukan untuk itu.

"Disparitas harga memang sangat besar. Jadi sekarang ini, setiap orang membeli per liter solar subsidi, negara itu mensubsidi Rp7.800. Jadi nilai selisihnya lebih mahal dibanding harga jualnya. Jadi itulah mungkin yang perlu juga ini edukasi ke masyarakat. Untuk setiap pembelian yang ngecor itu setiap itu, itu tuh Rp7.800 negara harus bayar. Sehingga sangat penting kita menjaga dari sisi demand, agar tidak terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran." Pungkasnya

Editor: Rony Sitanggang

• Subsidi Pertalite
• Invasi Rusia ke Ukraina
• Erick Thohir
• BBM Nonsubsidi
• bbm subsidi
• Dirut Pertamina Nicke Widyawati