KBR, Jakarta - Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rancangan aturan mobilitas bepergian saat mudik dan arus balik di Hari Raya Idulfitri 2022 mendatang.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, rancangan itu nantinya akan diusulkan ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Dalam Negeri, sebagai pemutus kebijakan utama.
"Kita sepakat bahwa apa yang terjadi saat ini harus kita sikapi dengan lebih serius dan prokes yang ketat. Biarlah ini menjadi pelajaran untuk nanti pada saat puasa dan lebaran. Kita akan persiapkan rancangan-rancangan dan kita akan usulkan kepada Dansatgas dan Kemendagri, karena pada dasarnya segala keputusan mengenai penyekatan dan sebagainya adalah kewenangan dari Satgas dan juga Kemendagri," ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI secara daring, Kamis (17/2/2022).
Namun, Budi Karya tidak merinci aturan apa saja yang tengah disiapkan terkait syarat bepergian saat libur Lebaran.
Ia hanya menjamin rancangan tersebut akan segera diajukan kepada Satgas Penanganan Covid-19 dan Kemendagri, dalam waktu dekat.
Kementerian Perhubungan, kata Budi, hanya akan membuat peraturan turunan melalui Surat Edaran (SE) atau Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), setelah keluarnya aturan dari Satgas Penanganan Covid-19 maupun Kemendagri.
"Kami hanya menindaklanjuti dengan SE yang kita buat sebagai turunan daripada keputusan Satgas dan juga Mendagri dan kita harus akui itu," pungkas dia.
Berita lainnya:
- Indonesia Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,9 Persen di 2023
- DPR RI: Kepolisian Kerap Represif Hingga Tewaskan Warga Sipil saat Bertugas
Editor: Kurniati Syahdan
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
