KBR, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan sekitar seribu nelayan dan petani bisa go-online pada tahun ini.
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo, Septriana Tangkary mengatakan Kominfo telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan swasta untuk membuat aplikasi daring 'online' untuk memudahkan nelayan dan petani.
Manfaat aplikasi ini misalnya nelayan menjadi tahu titik keberadaan ikan dan mengetahui tinggi ombak, serta membantu pemasaran.
"Kalau target, kita sampai tahun ini ada 1000 nelayan dan petani untuk go-online. Insyaallah mungkin lebih ya. Cuma kan kita nggak mau muluk-muluk, tapi kerja nyata. Kita kerja cerdas dan itu adalah prestasi kita. Jadi, bukan saja Kominfo yang punya kerja, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang bergerak, untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan," kata Septriana di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, (25/2/2019).
Septriana mengakui masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum tersentuh sosialisasi go-online ini sebab banyaknya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Namun, ia mengklaim aplikasi go-online sudah digunakan oleh nelayan dan petani di 45 provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya di Labuan Bajo, NTT dan Cirebon, Jawa Barat.
Editor: Agus Luqman
2019, Kominfo Targetkan 1000 Nelayan dan Petani Go-Online
Kominfo mengklaim aplikasi petani dan nelayan go-online sudah digunakan nelayan dan petani di 45 provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya di Labuan Bajo, NTT dan Cirebon, Jawa Barat.
Nelayan membongkar muat ikan tuna di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Banda Aceh, Rabu (20/2/2019). (Foto: ANTARA/Irwansyah Putra)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pimpinan KPK Kembalikan Mandat Kepemimpinan kepada Presiden
"KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi," kata Agus di Gedung KPKNihil Penyelesaian, Kontras Sebut Pertemuan Jokowi-Tokoh Papua Pencitraan
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 2020, Pemerintah Naikkan Tarif Cukai Rokok
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.Komisi III DPR Bantah Ada Lobi dalam Pemilihan Firli
Publik diminta terima putusan DPRDukung Pegawai KPK Jadi ASN, Jokowi Abaikan Jakarta Principles
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."September 2019, Luas Kebakaran Hutan 4.100 Kali Lapangan Monas
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."Revisi UU KPK, Ini Alasan Jokowi Setuju Dewan Pengawas
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "DPR Pilih Firli Ketua KPK, Ini Kata Jokowi
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. Dihajar Tudingan Etik, Firli Raih Dukungan Seluruh Anggota Komisi Hukum DPR
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "DPR Pilih Firli Sebagai Ketua KPK
"Saudara Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, Firli Bahuri,"Anggota Komisi III DPR Sebut Tidak Ada Capim Bermasalah
Kita tidak bisa mempercayai sesuatu hal informasi-informasi sepihak. Tidak ada bukti. Harusnya kan disampaikan bukti," kata MulyadiUji Kelayakan Capim, ICW: DPR Arahkan Calon Dukung Revisi UU KPK
Seharusnya surat yang sudah dikirimkan KPK dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh DPR untuk memastikan pimipinan KPK kedepan adalah orang-orang berintegritas," ucap Kurnia.PKJS UI: Demi SDM Unggul, Harga Rokok Harus Mahal
"Sebagian besar perokok mengaku akan berhenti merokok apabila harga mencapai Rp60.000-Rp70.000 per bungkus. Artinya, kenaikan cukai rokok harus signifikan membuat harga rokok menjadi lebih mahal.”Ombudsman: Pemerintah Tak Sigap Respons Kerusuhan Papua
Pemerintah lamban, dan tidak memprioritaskan, serta terkesan abai, dalam menangani kasus Papua, khususnya pengungsi Nduga.Selamatkan KPK, Ini Kata Novel dan Mahasiswa Indonesia
Apapun risikonya, menyuarakan perlawanan akan perlemahan, penggagalan, hingga pemberantasan korupsi di Indonesia penting, karena korupsi harus diberantas di Indonesia.Patuhi Aturan, PB Djarum Ganti Nama Audisi Bulu Tangkis
PB Djarum akan mengganti nama "Audisi Umum Beasiswa PB Djarum" menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis".Jokowi: Selamat Jalan Sang Pionir
Habibie dikenang sebagai sosok pemberani dan peka HAMWarisan Habibie untuk Indonesia, Akankah Tetap Terjaga?
"Kritik terbuka adalah hasil dari proses demokrasi yang telah ia mulai."PP Muhammadiyah Tolak Pelemahan KPK
"Meloloskan Capim KPK bermasalah dan merevisi UU KPK merupakan pelemahan lembaga antikorupsi. Sebab, memiliki kecenderungan untuk melemahkan KPK," ujar Yunahar Ilyas.LBH Jakarta Ajak Publik Lantang Tolak Revisi UU KPK
Mahasiswa sejumlah daerah gelar aksi tolak upaya pelemahan KPK
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Eps.5: Kuliah di Iran, Cerita dari Bahesty Zahra
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17