KBR, Jakarta- Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyebut akan ada aksi pemogokkan atau pembangkangan sipil secara nasional jika ultimatum yang telah diserukan untuk Jokowi mencabut Perpu Cipra Kerja tidak direspon. Ketua Umum KPBI Ilhamsyah Boing mengatakan saat ini sebanyak 150 organisasi telah bergabung dan sepakat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh.
Ilhamsyah menyebut ratusan organisasi ini mengultimatum Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dalam kurun waktu tujuh hari.
"Ada 140 sampai 150 organisasi yang sudah menyepakati untuk mengeluarkan ultimatum dan kita sedang membicarakan sekarang apa langkah selanjutnya apabila pemerintah tidak mau menjalankan atau mencabut Perpu ada 2 : ada pembangkangan sipil modelnya akan kita tentukan dalam waktu dekat, kedua mobilisasi terpusat dengan seluruh upaya kekuatan yang ada dan artinya adalah aksi bertahan sampai Jokowi kembali mencabut Perpu," ujar Ilhamsyah boing, kepada KBR, Rabu (11/01/2023).Baca juga:
- Upaya Masyarakat Melawan Perpu Cipta Kerja
- Buruh Metal: Tolak Perpu Cipta Kerja, Kembali ke UU Ketenagakerjaan
Ketua Umum KPBI Ilhamsyah boing juga menyebut demo yang akan dilakukan di 14 Januari mendatang setidaknya tercatat 15.000 orang yang akan mengepung Istana Presiden menuntut pencabutan Perpu ini.
Editor: Rony Sitanggang
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
