KBR, Jakarta- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati meminta Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) mendukung segera disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasaan Seksual (RUU PKS).
Bintang menyatakan RUU PKS merupakan salah satu payung hukum yang dibutuhkan untuk mewujudkan upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Secara khusus saya ingin menitipkan kepada KPP-RI untuk dapat ikut mendukung dan mempercepat pembahasan serta pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual," kata Bintang dalam webinar KPP-RI, Senin (4/1/2020)
I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan sangat diperlukan suatu sistem terpadu perlindungan dari kekerasan untuk meningkatkan produktivitas perempuan. Untuk itu, menurut Bintang, penting terciptanya sistem pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban.
"Sama halnya bila di sekolah dan tempat umum lainnya ada jaminan bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan lainnya. Sementara itu perempuan dan anak korban kekerasan harus dipulihkan dari trauma yang menghancurkan masa depannya dengan penanganan terpadu kesehatan, hukum, psikologis dan rehabilitasi termasuk penerimaan kembali oleh keluarga dan masyarakat," ujarnya.
Editor: Friska Kalia
Tujuannya untuk mengimbangi kebijakan tersebut dan pada akhirnya, menuntut pencabutan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.
"Kementerian PPPA telah meluncurkan layanan contact center sahabat perempuan dan anak SAPA 129 yang juga menyediakan layanan rujukan akhir penanganan korban kekerasan perempuan dan anak serta TPPO."
Anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapat jaminan perlindungan dan pengasuhan dari negara.
ICW meminta majelis hakim yang mengadili perkara dapat mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal.
Jejaring laboratorium yang dimiliki Kemenkes terus memantau pola sebaran varian di Indonesia.
"Bukankah dana untuk KPM PKH itu justru disalurkan lewat ATM. Diambil sendiri oleh KPM di ATM. Jadi bagaimana mungkin ada pemotongan dana?" 
“Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi."
"Yang pasti untuk mencegah varian semua kuncinya sama, protokol kesehatan harus diketatkan, mobilitas harus dibatasi."
"Sehingga sangat disayangkan dana bansos yang sedikit itu dikorupsi dan dampaknya luar biasanya terhadap warga."
"Tapi tetap perlu diwaspadai karena lebih cepat menular, sulit didiagnosis oleh PCR."
"Saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, dan tidak perlu difasilitasi oleh negara."
Secara keseluruhan UMKM tetap berperan penting pada perekonomian Indonesia.
Veronica menyebut, rasisme terhadap orang Papua itu sistemik dan institusional di tubuh aparat Indonesia.
Kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lain.
KBR menjadi satu-satunya media dari Indonesia yang terpilih dalam program ini.
Dalam kasus tindakan represif oleh dua anggota TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militer.
"Testing dan tracing itu kunci menurunkan angka kematian. Kalau semua dites, tidak under-test, jumlahnya cukup merepresentasikan populasi maka banyak orang sakit yang sudah ketahuan di hulu."
"Harus ada pendidikan khusus untuk penanganan Papua, metode yang digunakan bukan kekerasan tapi metode untuk membangun kasih. Lalau dia tidak bisa membangun kasih, ya jangan kasih tugas."
"Ditarik keluar saja tidak apa apa. Tapi dibawa sampai di pinggir jalan, direntangkan, terus kepalanya diinjak. Posisi ini beda tipis sekali dengan peristiwa terjadi di Amerika."
