KBR, Jakarta - Buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak PT Freeport Indonesia yang meninggal karena ditolak pihak rumah sakit terus bertambah.
Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Timika Deddy Muchlis mengatakan korban PHK sepihak PT Freeport Indonesia yang meninggal kini menjadi 12 orang.
Korban terakhir adalah Piet Mambai, yang meninggal pada Rabu, 17 Januari 2018. Piet meninggal lantaran tak mampu membayar biaya pengobatan medis di rumah sakit, setelah asuransi BPJS Kesehatan dihentikan perusahaan.
"Hampir sama semuanya, mereka sudah tidak mampu membayar biaya pengobatan, karena tanggungan BPJS juga sudah distop. Jadi mereka harus biaya sendiri, dan ternyata mereka tidak mampu membayar. Akhirnya, cuma berobat tradisional. Saya belum dapat informasi pasti penyakit apa, karena bukan diagnosa dokter. Jadi, mereka sakit, tetapi kenyataannya ditolak rumah sakit," kata Deddy kepada KBR, Kamis (18/1/2018).
Baca juga:
- Dirumahkan, Ribuan Buruh Gugat Perdata PT Freeport, Menaker dan BPJS Kesehatan
- Ribuan Pekerja Freeport Di-PHK, Pemerintah Bentuk Tim
Deddy mengatakan selama ini Piet selalu mengandalkan kartu BPJS Kesehatan yang diberikan PT Freeport Indonesia untuk berobat ke rumah sakit. Namun kartu BPJS-nya diblokir setelah PT Freeport tidak lagi membayar iuran premi rutin asuransi kesehatan.
Piet akan dimakamkan Kamis ini di kampung halamannya di Kabupaten Serui.
Piet Mambai merupakan orang ke-12 dari bekas pekerja PT Freeport Indonesia yang meninggal usai di-PHK perusahaan itu. Kebanyakan mereka meninggal karena tak bisa mengakses pengobatan medis di rumah sakit, setelah perusahaan menyetop pembayaran premi ke BPJS Kesehatan. Ada pula yang meninggal karena bunuh diri setelah di-PHK sepihak.
PT Freeport Indonesia di Timika sebelumnya melakukan keputusan furlough (merumahkan) ribuan pekerjanya secara sepihak. Menurut kelompok buruh, ada sekitar 8.000 buruh yang di-PHK secara sepihak sejak Februari 2017. Sedangkan Serikat Pekerja bentukan Freeport menyebut ada 3.200 pekerja yang di-PHK atau mengundurkan diri.
Baca juga:
- Polda Papua: Silakan Karyawan Freeport Mogok Sebulan Penuh, Asal...
- Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kerusuhan di Freeport
Editor: Agus Luqman
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
