KBR, Jakarta - Kalangan pengusaha meminta pemerintah menyetujui permintaan impor garam untuk industri sebanyak 500 ribu ton pada tahun ini.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman meminta pemerintah menyetujui usulan importasi garam rafinasi sebanyak setengah juta ton itu karena sangat dibutuhkan pelaku industri.
Adhi Lukman mengatakan usulan impor garam tahun ini meningkat 50 ribu ton dibanding tahun lalu, karena produksi garam rafinasi di dalam negeri sangat sedikit.
"Kami menunggu garam. Garam itu tahun lalu hampir tidak ada produksi, jadi tahun ini mau tidak mau impornya luar biasa. Kebutuhan kami sekitar 500-an ribu. Kemarin (tahun lalu) sekitar 450 ribu dan sudah dilaksanakan, sudah aman. Tinggal menunggu tahun ini, hari ini di Kemenko Maritim yang memimpin. Mudah-mudahan pemerintah menyadari global value chains sudah sangat dahsyat mewarnai perdagangan global dan industri global," kata Adhi di kantor Kementerian Perdagangan, Senin (9/1/2017).
Baca juga:
- Kemendag: Besaran Impor Garam Ditentukan Kemenperin
- Petani Garam Minta Pemerintah Audit Garam Nasional
Adhi mengatakan, kebutuhan garam untuk industri selama ini memang kebanyakan dipenuhi dari impor. Alasannya, produksi garam rafinasi dari dalam negeri sangat sedikit, bahkan hampir nol. Apabila diproduksi pun, kualitasnya masih jauh dari standar industri makanan-minuman.
Garam rafinasi dalam negeri yang dapat digunakan untuk industri misalnya hasil produksi PT Garam (Persero), meski proporsinya tak sampai 10 persen dari kebutuhan.
Adi berujar, produksi garam rafinasi terbesar terjadi beberapa tahun lalu, yang mencapai 100 ribu ton. Kini, saat kebutuhan garam mencapai 500 ribu ton, produksi garam rafinasi dalam negeri justru hampir tak ada. Padahal, kata Adhi, industri tak akan bisa memproduksi tanpa pemenuhan garam rafinasi.
Baca juga:
- Penyebab Menteri Susi Geram, Harga Garam Petani Susah Naik
- Menko Maritim Minta Tarif Impor Garam Diberlakukan
Editor: Agus Luqman
"Ada hal yang lebih urgensi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Aceh. Hari ini, Aceh itu termiskin di Sumatera, tingkat pengangguran nomor dua tertinggi di Sumatera."
"Kalau ditanya tentang KPK. Karena hari ini saya masih Kabaharkam. Kita fokus dulu kepada Kabaharkam."
"Y inilah amir kelompok ini ditangkap di Sumut sebagai leader dari jaringan RMN. Dia memimpin latihan di Gunung Sibayak."
"Maka kami sampaikan Pak Moeldoko, bagaimana negara kita kalau pengrusakan ini terus dibiarkan. Ini harus ada tindakan tegas," 
"Pemerintah punya keleluasaan untuk menyetujui atau menolak transaksi-transaksi itu (investasi asing), bila kami pikir itu bukan untuk kepentingan negara."
"Nanti ada petugas yang jemput di airport, ditunjukkan hotelnya, kita antar gratis.”
"Pertumbuhan penerimaan cukai utamanya berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)."
"Jadi saksi saja tentang OTT kemarin, untuk pak Isa Anshary, Dzulmi Eldin, dan Syamsul."
"Ini adalah kenaikan defisit yang cukup besar, dibandingkan tahun lalu yaitu 25,8 persen."
"Y inilah amir kelompok ini ditangkap di Sumut sebagai leader dari jaringan RMN. Dia memimpin latihan di Gunung Sibayak."
"Tantangannya, pemahaman mengenai objek bea meterai ini masih kurang."
"Seperti khilafah misalnya ya harus dipahami bahwa khilafah itu tidak relevan, tidak kontekstual, sama sekali tidak cocok di Indonesia"
"Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun, karena apabila business judgment mereka salah maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi."
“Kami menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh bangsa, agar dalam menyampaikan statement itu menghindari hal-hal yang mengandung muatan-muatan yang nanti kontraproduktif."
"Banyak data NIK dan KK di Dukcapil Kabupaten/kota yang belum terintegrasi secara penuh dengan database Dukcapil pusat."
Menurutnya ini merupakan salah satu kegiatan proaktif yang dilakukan WhatsApp, guna menyisir akun-akun palsu sehingga keamanan pengguna lebih terjaga.
"Kemarin 18, sekarang ada ditambah lima orang, dua di antaranya menyerahkan diri tadi malam didampingi Kepling ke Polsek Hamparan Perak,"
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"Banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak perempuan pekerja, serta merasa takut, malu, dan tidak tahu tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja."