KBR, Jakarta - Kalangan pengusaha meminta pemerintah menyetujui permintaan impor garam untuk industri sebanyak 500 ribu ton pada tahun ini.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman meminta pemerintah menyetujui usulan importasi garam rafinasi sebanyak setengah juta ton itu karena sangat dibutuhkan pelaku industri.
Adhi Lukman mengatakan usulan impor garam tahun ini meningkat 50 ribu ton dibanding tahun lalu, karena produksi garam rafinasi di dalam negeri sangat sedikit.
"Kami menunggu garam. Garam itu tahun lalu hampir tidak ada produksi, jadi tahun ini mau tidak mau impornya luar biasa. Kebutuhan kami sekitar 500-an ribu. Kemarin (tahun lalu) sekitar 450 ribu dan sudah dilaksanakan, sudah aman. Tinggal menunggu tahun ini, hari ini di Kemenko Maritim yang memimpin. Mudah-mudahan pemerintah menyadari global value chains sudah sangat dahsyat mewarnai perdagangan global dan industri global," kata Adhi di kantor Kementerian Perdagangan, Senin (9/1/2017).
Baca juga:
- Kemendag: Besaran Impor Garam Ditentukan Kemenperin
- Petani Garam Minta Pemerintah Audit Garam Nasional
Adhi mengatakan, kebutuhan garam untuk industri selama ini memang kebanyakan dipenuhi dari impor. Alasannya, produksi garam rafinasi dari dalam negeri sangat sedikit, bahkan hampir nol. Apabila diproduksi pun, kualitasnya masih jauh dari standar industri makanan-minuman.
Garam rafinasi dalam negeri yang dapat digunakan untuk industri misalnya hasil produksi PT Garam (Persero), meski proporsinya tak sampai 10 persen dari kebutuhan.
Adi berujar, produksi garam rafinasi terbesar terjadi beberapa tahun lalu, yang mencapai 100 ribu ton. Kini, saat kebutuhan garam mencapai 500 ribu ton, produksi garam rafinasi dalam negeri justru hampir tak ada. Padahal, kata Adhi, industri tak akan bisa memproduksi tanpa pemenuhan garam rafinasi.
Baca juga:
- Penyebab Menteri Susi Geram, Harga Garam Petani Susah Naik
- Menko Maritim Minta Tarif Impor Garam Diberlakukan
Editor: Agus Luqman
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.