KBR, Jakarta - Pengamat energi Lucky Lontoh menilai konsumen akan tetap menjadi korban jika pemerintah memutuskan dana ketahanan energi dibebankan kepada pengusaha.
Lucky mengatakan produsen akan menaikan harga jual ke konsumen sesuai biaya produksi yang dikeluarkan.
Ia juga menyayangkan pemerintah menurunkan harga BBM secara drastis. Dia khawatir ketika harga minyak naik dan pemerintah diharuskan menaikan minyak dengan harga yang cukup tinggi, maka konsumen tidak siap menerima itu.
"Dana ketahanan energi ke konsumen atau produsen, sama aja. Kalau dialihkan ke produsen, selalu akan ada cara untuk produsen untuk mengalihkan beban ke konsumen. Jadi mau dialihkan kemanapun, nanti ujungnya end user juga yang kena. Jadi biaya produksi itu menentukan harga," kata Lucky Lontoh yang menjabat Koordinator Program The International Institute for Sustainable Development (IISD)---sebuah lembaga riset independen yang didirikan di Kanada pada 1990.
Setelah sempat menuai kontroversi, akhirnya Presiden Joko Widodo menunda rencana pemerintah menarik pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) dari biaya penjualan BBM bersubsidi, pada Senin (4/1) sore.
Sebelum ditunda, pemerintah sempat menyebut, pungutan BBM tak jadi diberlakukan ke masyarakat melainkan ke badan usaha. Namun setelah rapat terbatas sore hari, akhirnya muncul keputusan penundaan. Penundaan ini, menurut Jokowi, untuk menghindari kontroversi di masyarakat terkait diberlakukannya dana pungutan bahan bakar minyak (BBM).
Ketentuan pungutan DKE sebetulnya dijadwalkan berlaku mulai Selasa (5/1) hari ini. Pungutan DKE itu untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Namun berdasarkan Undang-undang Energi, DKE tidak boleh dipungut dari masyarakat.
Editor: Agus Luqman
Pungutan BBM ke Pengusaha? Konsumen Tetap Jadi Korban
Pengamat menilai produsen akan menaikan harga jual ke konsumen sesuai biaya produksi yang dikeluarkan.
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Anita Pengacara Djoko Tjandra Mangkir dari Pemeriksaan Polisi Sebabnya
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Kasus Djoko Tjandra Jerat Aparatur Imigrasi dan Kejaksaan Maki Desak Gunakan UU Tipikor
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."Kasus Djoko Tjandra Komjak Besok Periksa Jaksa Pinangki
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"Kasus Suap KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."Kompolnas Tanggapi Isu Calon Kapolri di Balik Kasus Djoko Tjandra
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.Besok Bareskrim Periksa Pengacara Djoko Tjandra sebagai Tersangka
Anita sebelumnya telah dicekal ke luar negeri selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli 2020.Podcast Dear Dearest Yang Old School Jadi The New Cool
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.KPK Apresiasi Perma Pidana Seumur Hidup untuk Jerat Koruptor
"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor"Hari ini Ganjil-Genap Berlaku Ini Alasan Pemprov Jakarta
"MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan Ganjil Genap"Kasus Surat Palsu Djoko Tjandra Kuasa Hukum Janjikan Kliennya Kooperatif
"Sekarang ini pemeriksaan di Mabes itu masih terbatas dia sebagai saksi, terhadap kasusnya Pak Prasetyo." Buron 11 Tahun Djoko Tjandra Ditangkap di Malaysia
"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Kepolisian Diraja Malaysia. Datuk Rim, Datuk Anis yang telah membantu seluruh proses kegiatan penangkapan terhadap Djoko Tjandra,"Ini Alasan PN Jaksel Tolak PK Djoko Tjandra
"Berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Demikian ditetapkan di Jakarta oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" PHRI Okupansi Hotel Baru Bergerak Maksimal 15 Persen
"Walaupun ada pinjaman bank, tapi relaksasi itu juga tidak sempurna sesuai dengan yang didapat oleh pengusaha. Karena kalau dia tidak menghasilkan uang, dia tidak bisa membayar kewajiban membayar."Iduladha Ganjar Imbau Daging Kurban Dikemas dalam Besek
"Jadi selain untuk kampanye diet plastik ada juga nilai plusnya membantu perekonomian pengrajin,"Cegah Penularan Covid Anies Minta Pemotongan Hewan Kurban Hanya Dihadiri Panitia
"Jangan sampai ada kerumunan yang bisa menimbulkan potensi penularan. Dan kepada semua yang bertugas harus menggunakan masker dan jaga jarak,"Cegah Penularan Covid MUI Imbau Tak Mudik Iduladha
"Mudik bukan kebutuhan yang mendesak. Dibandingkan dengan keselamatan jiwa, keselamatan keluarga,"Tuai Polemik Mendikbud Evaluasi Seleksi Peserta Program Organisasi Penggerak Pendidikan
"Harapan besar saya yang luar biasa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan, apa pun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali."Pekan Depan PT Biofarma Akan Uji Klinis Vaksin COVID-19
"Insyaallah akan dimulai minggu depan. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Ini adalah skedul short term. Kita tidak bisa menunggu lama."Dampak Pandemi Pemerintah Luncurkan 3 Progam Penjaminan Pemerintah bagi Korporasi
"Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak dalam kegiatan penandatangan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman penjaminan pemerintah"Gubernur Jatim Klaim Puncak Penularan COVID-19 Sudah Lewat
Khofifah juga mengatakan bakal melibatkan orang-orang berpengaruh di media sosial (influencer) hingga tokoh agama sebagai sarana mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pencegahan COVID-19.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Desakan Realisasi stimulus Penanganan Covid-19
