ICW: Hutang Pilkada Biang Korupsi

"Minimnya dukungan dana ke calon kepala daerah ini, lantaran para cukong politik atau pengusaha kehabisan dana untuk pemilihan presiden 2014 lalu."

KBR, Jakarta - LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir atas banyaknya calon kepala daerah yang memiliki hutang besar ke pihak tertentu pasca Pilkada. Ini menyusul analisis KPK terkait laporan harta dan kekayaan calon kepala daerah. Menurut peneliti ICW Donald Faridz, utang biaya politik ini berpotensi mendorong para calon melakukan korupsi. Donald Faris menduga, minimnya dukungan dana ke calon kepala daerah ini, lantaran para cukong politik atau pengusaha kehabisan dana untuk pemilihan presiden 2014 lalu.

"Ini merupakan fenomena baru tetapi potensi korupsinya tentu sama saja. Ini akan jadi beban individu yang harus ditanggung dan dilunasi selama lima tahun jabatan. Ini tentu membahayakan secara personal yang bersangkutan," kata Donald kepada KBR (3/1/2016)

Sebelumnya, analisa KPK mengungkap banyaknya calon kepala daerah yang memiliki utang besar kepada pihak tertentu. ?Data tersebut diperkuat dengan laporan harta kekayaan para calon di KPK.

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut, divisi penelitian dan pengembangan KPK akan melakukan survei ke calon yang kalah untuk menelusuri siapa yang menjadi bandar calon-calon tersebut. Kata dia, survei juga akan bermuara ke penelusuran, apakah ada komitmen antara sponsor dengan calon kepala daerah yang menang. 

• hutang pilkada
• pilkada
• Indonesia Corruption Watch
• LSM ICW
• antikorupsi