Share This

Jokowi Perintahkan BPPT Perbaiki Alat Deteksi Tsunami

"Saya perintahkan agar alat ini diperbaiki kemudian diawasi dan dijaga," tegas Jokowi

, NASIONAL

Selasa, 02 Okt 2018 16:01 WIB

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan dampak gempa dan tsunami Palu serta Donggala di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10). (Foto: ANTARA/ Puspa P)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) segera memperbaiki alat pendeteksi gempa dan tsunami, yang tersebar di pelbagai wilayah Indonesia. Selain itu Jokowi juga meminta masyarakat ikut menjaga mesin Deep-Ocean Tsunami Detection Buoys itu dengan tidak mengambil atau merusaknya.

Ia juga menekankan, alat tersebut penting untuk deteksi dini. Sehingga soal penjagaannya pun perlu perhatian khusus.

"Inilah perlunya pengamanan alat-alat yang sangat berguna untuk mendeteksi, baik gempa, baik tsunami, sehingga kita juga memerlukan kesadaran bersama masyarakat, kita semua, agar alat-alat seperti itu tidak dirusak atau tidak diambil karena alat ini sangat berguna sekali," kata Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/10/2018).

"Saya perintahkan agar alat ini diperbaiki kemudian diawasi dan dijaga," tegas Jokowi lagi.

Presiden Jokowi bakal memastikan seluruh alat deteksi tsunami kembali bekerja. Sebab kata dia, alat tersebut mampu memitigasi dampak bencana juga menekan jumlah korban.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut banyak alat deteksi gempa dan tsunami rusak dan dicuri. BNPB bahkan menyebut alat pendeteksi tsunami sudah tidak berfungsi sejak 2012.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.