Share This

Hak Disabilitas

KPU sepatutnya tak mengebiri hak mereka. Tugas penyelenggara pemilu adalah memastikan setiap warga bisa menggunakan hak pilihnya bukan menghalanginya.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 04 Des 2018 02:36 WIB

Author

KBR

Ilustrasi bilik suara penyandang disabilitas

Ilustrasi bilik suara penyandang disabilitas (foto: Antara)

Peringatan hari internasional bagi penyandang disabilitas mampu membuat diskriminasi sirna. Alih-alih menikmati hak, di tahun politik justru perbedaan  perlakuan yang diterima. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  ada ketentuan mereka yang akan menggunakan hak pilih adalah yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Penyandang disabilitas mental harus melengkapi surat keterangan untuk bisa menggunakan haknya. Padahal Undang-Undang Pemilu  dan Undang-Undang Disabilitas memberikan jaminan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.

Komisi Pemilihan Umum mengatakan saat ini masih terus  mendata penyandang disabilitas  mental. Jumlahnya saat ini sekitar 40 ribu. Kata KPU, yang tidak tahu alias kehilangan ingatan tentang dirinya tak akan didata. Ini artinya secara tidak langsung KPU tak menganggap mereka sebagai warga yang memiliki hak pilih.

Jadi,  partisipasi penuh dalam politik hanya jadi fatamorgana bagi penyandang disabilitas mental.  KPU sepatutnya tak mengebiri hak mereka. Tugas penyelenggara pemilu adalah memastikan setiap warga bisa menggunakan hak pilihnya bukan menghalanginya.

Biarlah urusan teknis menggunakan hak pilih di bilik suara diserahkan pada   pendamping atau keluarganya. Mereka inilah yang tahu persis kondisi penyandang disabilitas mental mampu atau tidak menggunakan haknya.

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.