Biak Bakal Jadi 'Pulau Antariksa', Warga Khawatir Ada Radiasi

"Masyarakat adat harus dibiayai untuk mereka berangkat melihat ke negara-negara yang memiliki bandara antariksa, sehingga mereka bisa tahu sendiri dampak negatif dan dampak positifnya."

BERITA | NASIONAL | NUSANTARA

Kamis, 21 Nov 2019 17:52 WIB

Author

Arjuna Pademme, Adi Ahdiat

Biak Bakal Jadi 'Pulau Antariksa', Warga Khawatir Ada Radiasi

Satelit Merah Putih diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, AS, 7 Agustus 2018. (Foto: Official SpaceX/Public Domain)

KBR, Jayapura - Pemerintah Indonesia berencana membangun Pulau Biak, Papua, menjadi "Pulau Antariksa", kawasan khusus untuk peluncuran roket luar angkasa.

Namun, rencana itu dikritisi oleh Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda. 

"Masyarakat ada setempat itu setuju tidak dengan barang itu? Jangan sampai kita pengambil kebijakan saja mengambil keputusan," kata Yunus Wonda kepada KBR, Kamis (21/11/2019). 

"Terus dampak dari (bandar antariksa) itu seperti apa? Dampak lingkungannya seperti apa? Karena kalau bangun barang itu, radius berapa itu orang nggak boleh ada. Radiasinya itu luar biasa lho," lanjutnya.

Yunus Wonda pun khawatir rencana pembangunan bandar antariksa di Biak akan memunculkan masalah terkait pembebasan lahan.


Ajak Masyarakat Adat ke Luar Negeri

Menurut Yunus Wonda, jika ingin proyeknya disetujui, pemerintah mestinya mengajak perwakilan warga Biak ke negara-negara yang sudah punya bandar antariksa.

"Masyarakat adat harus dibiayai untuk mereka berangkat melihat ke negara-negara yang memiliki bandara antariksa, sehingga mereka bisa tahu sendiri dampak negatif dan dampak positifnya," kata Yunus Wonda.

"Meski pihak di Papua akan bangga jika bandara antariksa pertama di Indonesia dibangun di Papua, akan tetapi mesti dilihat dampak postif dan negatifnya kepada masyarakat, agar para pihak terkait tidak saling menyalahkan suatu hari nanti," jelasnya lagi.

Sebelumnya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sudah mengumumkan bakal menggandeng Universitas Cenderawasih untuk membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Biak. Namun, Yunus Wonda mengaku belum mendapat kabar soal itu.

"Hingga kini kami DPR Papua sendiri belum mendapat informasi resmi mengenai ini, termasuk siapa-siapa yang melakukan kajian AMDAL-nya," ucapnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bekas Napi Koruptor Harus Jeda Lima Tahun Sebelum Maju di Pilkada