KBR, Banyumas – Sebanyak 16 ribu lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik warga miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah nonaktif atau tidak bisa digunakan sejak pertengahan tahun 2019 ini.
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Banyumas.
Belasa ribu nama itu tak terdaftar lantaran BDT berasal dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
Mulai Oktober ini, kata Dewi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas berkirim surat kepada desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan ulang secara berjenjang data warga miskin.
Selain itu, Dinsos juga menugaskan petugas dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) data terbaru warga miskin.
Menurut Dewi Kusmayanti, lantaran input data Basis Data Terpadu (BDT) 2019 berakhir pada 6 Oktober 2019 lalu, maka data final BDT baru bisa diinput pada Januari 2020 mendatang.
“Itu Basis Data Terpadu kita pada awal-awal dari PPLS 2011. Jadi sudah lama ya. Orangnya mungkin sudah berubahlah. Sudah mampu, atau sudah pindah. Mereka dimasukkan ke BDT dari desa. Karena kalau dari kami ada petugas desa, untuk melakukan verifikasi validasi, kemudian dimasukkan ke Aplikasi Sipanji, baru masuk ke BDT,” kata Dewi Kusmayanti, Selasa (15/10/2019).
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan selain karen tidak masuk basis data terpadu, ada alasan lain mengapa kartu KIS dinonaktifkan. Di antaranya karena ada ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NIK dobel.
Hal ini, kata dia, disebabkan perubahan status pemegang KIS. Misalnya, sudah menikah atau berpindah tempat, atau berganti Kartu Keluarga (KK).
Dinsos Banyumas mengklaim terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar secepatnya melakukan pendataan ulang warga miskin Banyumas.
Editor: Agus Luqman
Kemensos Nonaktifkan 16 Ribu KIS Warga Miskin
KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Banyumas.
Ilustrasi. (Foto: presidenri.go.id/Publik Domain)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NUSANTARA
Pemprov DIY Validasi Lahan untuk Proyek Tol Bawen-Jogja-Solo
"Pada prinsipnya kita minta kerelaannya kalau tanahnya dilewati tol."Presiden Jokowi Didesak Pecat Yasonna Laoly
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.Wapres Yakin Produk UKM Santri Mampu Tembus Pasar Ekspor
"Tadi saya lihat (di stand) banyak produk aneh, ada Coklat dari Kelor, ini kan unik, saya kira ini cukup menarik," tutur Ma'ruf Amin.Skandal Jiwasraya: DPR dan OJK Malah Berseteru
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.Jurnalis Lingkungan Asal AS Ditangkap di Palangkaraya
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.Di Lombok Tengah, 60 Ribu Orang Masih Buta Aksara
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."DPR: PT Chevron Cemari Puluhan Ribu Hektare Tanah Riau
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”Banjir Bandang di Kaur Bengkulu, Jembatan Gantung Putus
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."Polisi Akan Selidiki Perkumpulan 'Sunda Empire' di Bandung
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."Tolak Tambang Emas, Warga Bentangkan Spanduk 40 Meter di Gunung Salakan di Banyuwangi
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."Terapkan e-Tilang, Tiap 15 Meter Dipasang Kamera di Surabaya
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.Aksi Kamisan, Mahasiswa Protes Tambang Tumpang Pitu
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."Gajah Liar Masuk Pekarangan SD di Aceh, Sekolah Bubar
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."Jiwasraya, Erick Thohir Cicil Dana Nasabah Mulai Februari
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." Pengosongan Paksa, Puluhan Penyandang Disabilitas Netra di Bandung Menginap di Trotoar
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."Raja-Ratu Keraton Agung Sejagat Ditangkap, Diancam 10 Tahun Penjara
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.Ajarkan Yel-yel SARA di SD, Pembina Pramuka di Yogyakarta Gagal Lulus Kursus Mahir
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," Yel-yel SARA, Mahfud MD: Jangan-jangan Gurunya Agak Bego
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"Yel-yel SARA, Sultan: Di Indonesia Tidak ada Kafir
"Saya sangat menyesali kejadian itu, apalagi terjadi di Pramuka."Kejakgung: Penetapan Tersangka Jiwasraya Sudah Sesuai Alat Bukti
Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman menjelaskan, penetapan para tersangka telah berdasarkan alat bukti.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Koalisi Masyarakat Duga Menkumham Rintangi Penyidikan Harun Masiku