KBR, Banyumas – Sebanyak 16 ribu lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik warga miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah nonaktif atau tidak bisa digunakan sejak pertengahan tahun 2019 ini.
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Banyumas.
Belasa ribu nama itu tak terdaftar lantaran BDT berasal dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
Mulai Oktober ini, kata Dewi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas berkirim surat kepada desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan ulang secara berjenjang data warga miskin.
Selain itu, Dinsos juga menugaskan petugas dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) data terbaru warga miskin.
Menurut Dewi Kusmayanti, lantaran input data Basis Data Terpadu (BDT) 2019 berakhir pada 6 Oktober 2019 lalu, maka data final BDT baru bisa diinput pada Januari 2020 mendatang.
“Itu Basis Data Terpadu kita pada awal-awal dari PPLS 2011. Jadi sudah lama ya. Orangnya mungkin sudah berubahlah. Sudah mampu, atau sudah pindah. Mereka dimasukkan ke BDT dari desa. Karena kalau dari kami ada petugas desa, untuk melakukan verifikasi validasi, kemudian dimasukkan ke Aplikasi Sipanji, baru masuk ke BDT,” kata Dewi Kusmayanti, Selasa (15/10/2019).
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan selain karen tidak masuk basis data terpadu, ada alasan lain mengapa kartu KIS dinonaktifkan. Di antaranya karena ada ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NIK dobel.
Hal ini, kata dia, disebabkan perubahan status pemegang KIS. Misalnya, sudah menikah atau berpindah tempat, atau berganti Kartu Keluarga (KK).
Dinsos Banyumas mengklaim terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar secepatnya melakukan pendataan ulang warga miskin Banyumas.
Editor: Agus Luqman
Kemensos Nonaktifkan 16 Ribu KIS Warga Miskin
KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Banyumas.
Ilustrasi. (Foto: presidenri.go.id/Publik Domain)
BERITA LAINNYA - NUSANTARA
2 Staf Meninggal Karena Covid UNS Lacak Kontak Keluarga dan Rekan
"Kami memutuskan untuk melockdown kampus UNS selama sepekan hingga tanggal 27 Oktober nanti. Berikutnya, seluruh gedung dan ruangan di kampus UNS akan kami semprot desinfektan.Cegah Penularan Virus Covid-19 Pemprov Papua Berlakukan Kerja dari Rumah Selama 3 Bulan
"Kita akan kerja dari rumah itu mulai tanggal 19 (Oktober 2020) sampai 19 Januari (2021). Nanti diatur oleh kepala dinas atau kepala badan, kepala bidang,"Banyuwangi Rawan Bencana Hidrometeorologi
Musim hujan kali ini bersamaan dengan terjadinya fenomena alam La Nina, yang berdampak naiknya curah hujan hingga 40 persen.Tegakkan Protokol Kesehatan DPRD Jateng Sidak Razia Tim Gabungan Pemkot Surakarta
"Kita temukan yang tak bermasker kita beri masker dan pemahaman pentingnya patuh protokol kesehatan." Jangan Takut Tes COVID
Jika Anda takut tes, padahal gejalanya mengarah ke sana, dapat membahayakan orang lain. Jadi kita harus start to care. Dengan tidak melakukan tes, itu sama saja kita egois.Pemenang Grand Prize Lomba Blog Serial PutusinAja
Banyak cerita personal yang menggambarkan dinamika hubungan perokok dan nonperokok di tengah kita – cerita yang punya banyak relevansi bagi banyak di antara kita. Blogger juga pencerita yang baik, ditambah dengan penggunaan data yang tepat, maka tulisan mMajelis Rakyat Papua Akan Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait Dana Otsus
MRP ingin mendengar pendapat masyarakat asli Papua mengenai kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang berakhir pada 2021.Kasus Covid-19 Melonjak Kabupaten Cilacap Maksimalkan Program Jogo Tonggo dan Jogo Santri
"Jangan sampai, mereka yang kena itu, belanja ke mana-mana sehingga membahayakan orang lain."Pahlawan Agraria Antara Perjuangan dan Penjara 2
“Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."Pahlawan Agraria Antara Perjuangan dan Penjara 1
Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan. Sekolah Tatap Muka Saat Pandemi Dinas Pendidikan Solo Banyak Orang Tua Masih Bingung
"Sebagian masih menolak atau tidak mengijinkan anaknya masuk sekolah, sebagian lagi mendukung anaknya segera masuk sekolah. "Pandemi Covid 4 Napi di Penjara Kesambi Kota Cirebon Sembuh
"Setelah kami lakukan rapid tes sebanyak 19 orang Reaktif COVID-19, dan setelah dilakukan tes swab sebanyak 4 orang Positif COVID-19,"Pandemi Covid Banyuwangi Bebas Klaster Perkantoran
“Klaster perkantoran sudah tidak ada lagi, yang ini dari masyarakat dari hasil tracing dan mereka yang paling banyak itu mereka yang dirawat di rumah sakit,”Pandemi Covid Kasus Landai Pemkot Balikpapan Izinkan Bioskop Buka
"Tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya."Sebarkan Video Asusila Bupati Mimika jadi Tersangka
"Dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar," Pandemi Covid-19 Cegah Klaster Baru Pemkab Cilacap Imbau Pabrik Batasi Karyawan
"Tetap 3M. Maksimal 30 persen. Pembatasan karyawan, karyawan dalam satu pabrik dibagi menjadi tiga shift per minggu,” Enggan Ikut Tes Covid KPUD Rembang Kesulitan Rekrut 4000 Petugas Pilkada
"Nanti formula pelaksanaan rapid test dilakukan di setiap kecamatan. Tujuannya untuk deteksi awal,“Kembangkan GeNose Pendeteksi Covid-19 UGM Minta Dukungan Sultan
"Maka pertengahan November mass productionnya sudah bisa mulai,“Jateng Beri Hadiah Warga Taat Protokol Kesehatan Bisa Dorong Perilaku Sehat
"Dampak yang kita harapkan adanya penguatan perilaku sehat mendorong lainnya mematuhi protokol kesehatan."Pandemi Covid Antisipasi Lonjakan Kasus RSUP Hasan Sadikin Bandung Tambah Kapasitas
"Kalau dilihat masih 54 persen atau sekitar 61 tempat tidur yang tersedia."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Menteri Keuangan India Dituduh Politisasi Pembagian Vaksin Covid-19 Gratis
Implementasi B30 di Masa Pandemi
Kabar Baru Jam 7
Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa
Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK
