KBR, Banyumas – Sebanyak 16 ribu lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik warga miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah nonaktif atau tidak bisa digunakan sejak pertengahan tahun 2019 ini.
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Banyumas.
Belasa ribu nama itu tak terdaftar lantaran BDT berasal dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
Mulai Oktober ini, kata Dewi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas berkirim surat kepada desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan ulang secara berjenjang data warga miskin.
Selain itu, Dinsos juga menugaskan petugas dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) data terbaru warga miskin.
Menurut Dewi Kusmayanti, lantaran input data Basis Data Terpadu (BDT) 2019 berakhir pada 6 Oktober 2019 lalu, maka data final BDT baru bisa diinput pada Januari 2020 mendatang.
“Itu Basis Data Terpadu kita pada awal-awal dari PPLS 2011. Jadi sudah lama ya. Orangnya mungkin sudah berubahlah. Sudah mampu, atau sudah pindah. Mereka dimasukkan ke BDT dari desa. Karena kalau dari kami ada petugas desa, untuk melakukan verifikasi validasi, kemudian dimasukkan ke Aplikasi Sipanji, baru masuk ke BDT,” kata Dewi Kusmayanti, Selasa (15/10/2019).
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banyumas, Dewi Kusmayanti mengatakan selain karen tidak masuk basis data terpadu, ada alasan lain mengapa kartu KIS dinonaktifkan. Di antaranya karena ada ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NIK dobel.
Hal ini, kata dia, disebabkan perubahan status pemegang KIS. Misalnya, sudah menikah atau berpindah tempat, atau berganti Kartu Keluarga (KK).
Dinsos Banyumas mengklaim terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar secepatnya melakukan pendataan ulang warga miskin Banyumas.
Editor: Agus Luqman
Kemensos Nonaktifkan 16 Ribu KIS Warga Miskin
KIS tersebut dinonaktifkan Kementerian Sosial (kemensos) lantaran tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Banyumas.
Ilustrasi. (Foto: presidenri.go.id/Publik Domain)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NUSANTARA
Bom Bunuh Diri Medan, Ini Kondisi 6 Korban
"Itu operasi penyambungan tendon. Penyambungan urat otot yang sempat terputus."Polisi Tangkap Istri dan Mertua Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan
"Setelah kami melakukan penyisiran di seputaran rumah pelaku namun tidak ada. Ketika anggota melakukan penyisiran ketemu di jalan,"Polisi Geledah Rumah Terduga Bom Bunuh Diri di Medan, Tiga Orang Turut Dibawa
"Tadi hanya nanya-nanya informasi sebatas hubungan bibinya dengan Dede"Bom Bunuh Diri Mapolrestabes Medan, Polri Selidiki Jaringan
"Nanti database itu akan terkoneksi dengan database yang ada di dukcapil, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa diketahui,"Bom Mapolrestabes Medan, 6 Terluka
"Alhamdulillah laporan sementara korban tidak ada yg luka parah, tetapi ada luka-luka. Dan ada beberapa kendaraan dinas juga rusak,"PWNU Jatim Tak Larang Pejabat Ucapkan Salam Lintas Agama
"Namun dalam kondisi tertentu untuk menjaga kerukunan diperbolehkan mengucapkan salam lintas agama," tutur Katib Syuriah PWNU Jatim KH Syafrudin Syarif.Masyarakat Asli Papua Dirikan Serikat Pekerja
"Serikat Buruh Demokrasi orang asli Papua sudah terbentuk. Ini khusus untuk pekerja atau buruh orang asli Papua," tutur Kope Wenda.Pajak Hiburan 65 Persen, DPRD Balikpapan Siap Bahas Ulang
"Pengusaha hiburan ayo kita duduk dulu, saya kira angka yang diajukan itu berapa? Nanti kita buat kajian, kalau perlu kita membahas ulang." Beda dengan MUI Jatim, Para Pejabat Ini Yakin Salam Lintas Agama itu Baik
"Semua agama yang disahkan di Indonesia ini semuanya baik, tidak ada yang namanya ajaran agama yang kita sahkan ini melanggar suatu norma- norma.”Pemkab Jombang Tempel Rumah Penerima Bansos dengan Stiker Khusus
"Secara otomatis mereka yang merasa sudah mampu, rumahnya bagus akan malu dengan sendirinya karena masih mendapatkan bantuan. Diharapkan nanti tidak ada lagi kecemburuan sosial,"Kalah Pilkades Rembang, Pendukung Rusak Jalan
"Ini antarpendukung yang masih getem (kesal). Tidak tahu, kenapa kok malah sasarannya merusak jalan beton,“ KIARA: Pasca-Bencana, Masyarakat Palu Terancam Proyek Tanggul dan Tambang Emas
“Satu tahun setelah gempa dan tsunami, masyarakat Palu harus menghadapi praktik perampasan ruang hidup baik di kawasan pesisir maupun darat."Di Situbondo, Ada Limbah Medis Dibuang ke Hutan hingga Pantai
"Jadi kita cari oknumnya, itu modusnya apa kok sering dibuang ke sana. Karena ini sudah berulang kali. Kadang dibuang ke laut. Apa ada oknum yang sengaja ingin menjelekkan Situbondo?"Wayang Kulit di Keraton Kacirebonan Konon Terbuat dari Kulit Manusia
Berdasarkan naskah Pulasaren, salah seorang abdi dalem Keraton Kacirebonan memiliki nazar akan menghibahkan kulitnya untuk dijadikan wayang.Menpora Gagal Masuk Gelora Bung Tomo, Fraksi Golkar DPRD Surabaya Mau Interpelasi
Menpora hanya berpesan, lingkungan di sekitar Gelora Bung Tomo supaya dibersihkan, karena bau sampah yang menyengat.Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Tolak Wacana Pemekaran Papua
Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw mengatakan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran provinsi di Papua mustinya dilakukan sesuai mekanisme yang ada.Pasca-Rusuh, Ratusan Murid SMA di Wamena Belum Kembali Sekolah
"Baru 544 dari total 900 siswa di SMA Negeri 1 Wamena yang sudah masuk sekolah."'Monyet Dufan' Stres Berat, Diduga Gara-Gara Karhutla
"Saat diselamatkan, hewan endemik Kalimantan tersebut dalam kondisi stres berat, selain itu mengeluarkan darah serta organ tubuh dalam dari anusnya."2 Kali Berturut Keguguran, Dokter Periksa Kandungan Rosa
"Kami masih berupaya mencari tahu penyebabnya. Khususnya di bagian organ rahim,"Lampung, Benteng Terakhir Pelestarian Badak Sumatra
Kondisi satwa bercula tersebut sudah hampir punah, dan Provinsi Lampung merupakan benteng terakhir untuk melestarikan badak Sumatra.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap
Kabar Baru Jam 15
Kabar Baru Jam 14
Kabar Baru Jam 13
Kabar Baru Jam 12