Share This

Dana Desa di NTB Masih Berfokus Pada Pembangunan Fisik

Pengembangan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 10 Agus 2017 20:54 WIB

Dana Desa di NTB Masih Berfokus Pada Pembangunan Fisik

Ilustrasi: pembangunan jembatan (Foto: Antara)

KBR, Mataram- Kepala Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah NTB, Taukhid di Mataram Kamis (10/8) mengatakan, dari data yang diterimanya, kebanyakan dana desa justru diarahkan untuk kegiatan fisik. Katanya, sejumlah pembangunan infrastruktur di desa mendominasi belanja dana desa, namun untuk pemberdayaan masyarakat cenderung minim.

Dia mengungkapkan banyak pemerintahan desa yang memberi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat hanya Rp 10 juta per tahun. Bahkan ada desa yang tidak menganggarkan sama sekali, meskipun dana desa yang mereka terima lebih dari Rp 1 miliar. Sementara untuk dana fisik dialokasikan ratusan juta.

“Saya lihat itu alokasinya kebanyakan untuk pembangunan fisik, saya prihatin ada desa yang menyalurkan untuk dana pemberdayaan masyarakat itu hany 15 juta, 10 juta. Kasian masyarakatnya, kok tidak diberdayakan, kok tidak dibina, semua uangnya digunakan untuk membangun fisik,” katanya.  

Taukhid mengingatkan ada empat poin penting yang diharapkan pemerintah pusat dalam penggunaan dana desa ini. Empat poin itu adalah, dana desa digunakan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi angka pengangguran di desa, menurungkan angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.