Koordinator Peneliti LSM Imparsial Al Araf sebut papua bukanlah daerah operasi militer, sehingga tidak perlu ada konsentrasi pasukan non-organik di sana.
Penulis: Sindu Dharmawan
Editor:

KBR, Jakarta- Kepala Badan
Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI yang baru dilantik diminta segera
mengevaluasi kebijakan pengamanan militer di Papua. Koordinator Peneliti LSM
Imparsial Al Araf mengatakan, salah satu evaluasi kebijakan itu adalah dengan
menarik seluruh pasukan TNI non-organik di Bumi Cenderawasih. Sebab, Papua
bukanlah daerah operasi militer, sehingga tidak perlu ada konsentrasi pasukan
non-organik di sana.
"Hasil penelitian dari Imparsial mengingat ada konsentrasi pengerahan pasukan yang besar. Karena hasil penelitian kami pasukan non-organik jumlahnya cukup banyak di Papua," ujarnya kepada KBR, Rabu (8/7).
"Oleh karenanya selayaknya pasukan non-organik
ditarik. Untuk intelijen juga sama, selayaknya tidak mengedepankan
pendekatan-pendekatan yang represif di Papua, tetapi lebih mengedepankan
pendekatan intelijen yang profesional dengan fungsi-fungsi deteksi dan
meningkatkan informasi," jelasnya lagi.
Hari ini Presiden Joko Widodo
melantik dua pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan Jakarta.
Mereka adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, dan Panglima
TNI Gatot Nurmantyo. Sutiyoso dilantik menggantikan Marciano Norman,
sementara Gatot Nurmantyo menggantikan Moeldoko, yang telah purna masa
jabatannya. Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.
Editor: Dimas Rizky