Ombudsman Sebut Penyerapan Pupuk Bersubsidi Rendah

"Per awal Oktober tingkat penebusan hanya sekitar 60 persen ke bawah"

KBR, Jakarta- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengatakan, masih ada permasalahan dalam penyaluran atau penebusan pupuk bersubsidi di Indonesia. Asisten Pemeriksa Keasistenan Utama III Ombudsman Miftah Firdaus mengatakan, per Oktober 2023, tingkat penyerapan ataupun penebusan pupuk bersubsidi oleh petani pada kios pengecer masih rendah. 

Hal ini dikatakan Miftah dalam Webinar Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Rabu (6/12).

"Ternyata per awal Oktober tingkat penebusan hanya sekitar 60 persen ke bawah itu nasional. Kemudian rata-rata ada 22 provinsi yang memang penyerapannya masih rendah juga, salah satunya di Banten yang dekat dengan Jakarta, ini penyerapannya paling rendah kalau tidak salah sekitar 35 persen ke bawah. Dari data ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat penyaluran atau penebusan pupuk ini ternyata menjadi salah satu indikasi bahwa masih ada permasalahan dalam mekanisme penebusan pupuk bersubsidi," kata Miftah, dalam Webinar Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Rabu (6/12/2023).

Miftah menambahkan, hingga Oktober 2023, masih ada sekitar 4,3 juta petani yang belum bisa ataupun tidak bisa menebus sama sekali pupuk bersubsidi. Padahal jumlah petani yang terdaftar dalam portal e-alokasi ada sekitar 15 juta petani.

"Kalau misalnya 4,3 juta saja tidak bisa menebus, berapa persen pupuk yang tidak bisa terserap, berapa persen petani yang tidak bisa melakukan penebusan. Nah ini pun menjadi bukti baru bahwa memang ternyata tingginya jumlah petani yang belum atau tidak bisa menebus pupuk ini ternyata mengkonfirmasi bahwa masih ada permasalahan dalam mekanisme penebusan pupuk bersubsidi," imbuhnya.

Baca juga:

• Presiden Perintahkan Mentan Amran Genjot Produksi Pangan
• Kementan Berencana Ekspor Pupuk, DPR: Penuhi Dahulu Kebutuhan Dalam Negeri

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) memastikan kebutuhan pupuk untuk Musim Tanam (MT) I Periode Oktober 2023-Maret 2024 aman bagi seluruh petani.

Stok pupuk bersubsidi per tanggal 10 Oktober 2023 tersedia lebih 1,4 juta ton.

Stok itu setara sekitar 260 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Rinciannya, urea sebanyak 941 ribuan ton dan NPK 500 ribuan ton.

Harga pupuk NPK subsidi kini dipatok Rp2.300 per kg dan pupuk urea Rp2.250 per kg. Sementara harga pupuk nonsubsidi kedua jenis itu berkisar Rp8.000 per kg hingga Rp12.000 per kg.

Editor: Rony Sitanggang

• pupuk bersubsidi
• Ombudsman RI