Nasir menolak mengomentari adanya anggapan bahwa Wakil Presesiden Jusuf Kalla ikut andil dalam pembukaan delapan fakultas kedokteran baru tersebut.
Penulis: Ade Irmansyah
Editor:
KBR, Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan pemberian izin pembukaan fakultas kedokteran di delapan perguruan tinggi pada bulan Maret lalu sudah sesuai prosedur yang berlaku.
Meski enggan menjelaskan alasan prosedur secara spesifik, Muhammad Nasir mengatakan delapan perguruan tinggi tersebut memang layak memiliki fakultas kedokteran.
"Siapa bilang (tidak layak)? Ini semua sudah layak. Itu berita lama itu dan kita sudah... Jadi soal ini (Fakultas Kadokteran) sangat bagus itu," kata Nasir di Kantor Kemenristek Dikti, Jakarta, Rabu (28/12/2016).
Nasir menolak mengomentari adanya anggapan bahwa Wakil Presesiden Jusuf Kalla ikut andil dalam pembukaan delapan fakultas kedokteran baru tersebut.
"Itu berita lama itu, tidak ada. Pokoknya ini jauh lebih bagus dan sudah sangat layak," katanya.
Baca juga:
<li><b>
Mengapa Kualitas Dokter Berbeda? Ini Alasannya
<li><b>
IDI: Mutu Fakultas Kedokteran Harus Ditingkatkan
Pada 29 Maret lalu, Kemenristek Dikti mengumumkan delapan perguruan tinggi yang mendapat izin membuka program studi pendidikan dokter. Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Surabaya (Ubaya) di Jawa Timur, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin di Makassar Sulawesi Selatan, Universitas Khairun (Unkhair) di Ternate Maluku Utara, Universitas Muhammadiyah Surabaya Jawa Timur, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Wahid Hasyim di Semarang Jawa Tengah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Malang Jawa Timur, serta Universitas Bosowa di Makassar Sulawesi Selatan.
Delapan perguruan tinggi itu diberi izin membuka program studi pendidikan dokter. Padahal, Tim Evaluasi Program Studi Dokter yang dibentuk Kemenriset Dikti menilai hanya dua dari delapan kampus tersebut yang memenuhi syarat untuk diberi izin, yaitu Universitas Surabaya dan UIN Alauddin Makassar.
Sementara Universitas Khairun disetujui dengan status afirmasi atau di bawah pengawasan pemerintah selama dua tahun.
Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut-sebut dalam pembukaan fakultas kedokteran baru di delapan perguruan tinggi baru pada Maret lalu.
Jusuf Kalla diduga berperan sehingga terbitnya izin Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir kepada Universitas Bosowa di Makassar dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jawa Timur.
Editor: Agus Luqman
