KBR, Jakarta - Lembaga penegak hukum sering menunda-nunda pelayanan publik serta menyalahgunakan wewenang.
Hal itu disampaikan Ombudsman RI dalam laporan bertajuk Catatan Akhir Tahun Penegakan Hukum Tahun 2019 yang diterima KBR, Selasa (17/12/2019).
"Dari 8 instansi terlapor terbanyak yang diadukan oleh masyarakat, peringkat pertama adalah Kepolisian, kemudian dilanjutkan oleh Peradilan dan Kejaksaan," jelas Ombudsman RI dalam laporannya.
"Maladministrasi yang paling sering dilaporkan kepada Ombudsman RI untuk bidang hukum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, dan tidak kompeten," tulis Ombudsman lagi.
Rekomendasi Ombudsman RI
Berdasar laporan di atas, Ombudsman RI merekomendasikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) supaya mengevaluasi pelayanannya, khususnya yang terkait penyampaian informasi perkembangan penyidikan tindak pidana.
Ombudsman RI juga mengingatkan Polri agar menangani perkara sesuai prosedur yang berlaku.
"Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memastikan pemenuhan standar pelayanan publik pada setiap unit-unit yang mengeluarkan produk layanan," jelas Ombudsman.
Selain Polri, Ombudsman RI juga menyampaikan evaluasi untuk instansi bidang hukum lain seperti Bea Cukai, Imigrasi, Komisi/Lembaga Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan, Pengadilan, dan TNI.
Secara umum, Ombudsman RI menyarankan agar, "Masing-masing instansi atau stakeholder perlu memiliki narahubung guna memudahkan koordinasi terkait penyelesaian laporan masyarakat," tulisnya.
Editor: Agus Luqman
"Kita surati aja. (Kapan mau nyuratin?) Secepatnya,” 
"Tidak ada dibuat-buat laporan Kemlu, saya malah jadi senang bahwa itu bukti bahwa mereka itu tetap sehat di tengah yang lain sakit kita tetap sehat," 
"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah."
"Dua masih dilakukan pemeriksaan mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Ingat ya aku ngomongin people under observation bukan Novel Corona," 
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."