Jokowi Minta Mensos Kebut Pembangunan Pabrik Khusus Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan dan potensi yang baik. Pabrik tersebut, lanjut Presiden, menjadi wadah untuk penyandang disabilitas ini berkarya.

BERITA , NASIONAL

Senin, 03 Des 2018 20:08 WIB

Author

Dian Kurniati

Jokowi Minta Mensos Kebut Pembangunan Pabrik Khusus Penyandang Disabilitas

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo, meminta agar Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita segera menyelesaikan pembangunan pabrik garmen, dengan pekerja khusus penyandang disabilitas.

Jokowi mengatakan, pembangunan pabrik tersebut telah direncanakan sejak 2015 lalu, tetapi hingga kini masih terganjal penyediaan lahan.

Menurutnya, pabrik itu bisa menjadi lokasi produksi, sekaligus pelatihan bagi penyandang disabilitas agar siap bekerja di industri garmen.

"Seingat saya, empat tahun lalu, saya dapat usulan untuk membangun pabrik untuk penyandang disabilitas. Tapi saya tunggu-tunggu, katanya mau dicarikan tanahnya, saya tunggu sampai sekarang tanahnya belum ada. Sehingga, segera akan kita bangun pabrik, apakah garmen, entah itu elektronik, atau inovasi-inovasi lain, kita perlukan itu," kata Jokowi di Bekasi, Jawa Barat, Senin (03/12/2018).

Presiden Jokowi mengatakan, penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan dan potensi yang baik. Pabrik tersebut, lanjut Presiden, menjadi wadah untuk penyandang disabilitas ini berkarya.

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini juga mengapresiasi pabrik-pabrik yang mulai mempekerjakan penyandang disabilitas.

Baca juga: Disabilitas dan PRT Masih Terjebak Diskriminasi Dalam Dunia Kerja  


ditor: Kurniati
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.