Diduga Atur Skor, Polisi Periksa Kabiro Hukum Kemenpora

Sanusi ditanya 24 pertanyaan mengenai tugas pokok dan fungsi hukum olahraga di Kemenpora.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 28 Des 2018 14:01 WIB

Author

Dwi Reinjani

Diduga Atur Skor, Polisi Periksa Kabiro Hukum Kemenpora

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Kepala Biro Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Sanusi, telah diperiksa Satgas Anti Mafia Bola di kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Sanusi diperiksa sebagai saksi kasus pengaturan skor sepak bola di Indonesia. Ia diberikan 24 pertanyaan mengenai tugas pokok dan fungsi hukum olahraga di Kemenpora.

Sanusi juga tidak membawa dokumen atau berkas apapun yang terkait mafia pengaturan skor.

"Tentunya sesuai dengan tugas saya sehari-hari dibidang hukum, ya sudah saya jelaskan lah terkait dengan tupoksi saya di Kemenpora menyangkut hukum, intinya tentang hukum. Saya kira apa yang tadi dipertanyakan sudah saya sampaikan kependidikan,” kata Sanusi di Kantor Direktorat Tipikor Bareskrim, Jumat (28/12/18).

Baca Juga:

Selain Sanusi, Satgas Anti Mafia Bola juga memeriksa Ketua Komisi Disiplin PSSI Asep Edwin, bekas Komite Eksekutif (exco) Hidayat dan Sekjen PSSI Ratu Tisha.

Sebelumnya, Satgas Anti Mafia Bola telah memeriksa Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Gatot S Dewa Broto.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.