Share This

NJOP Pulau Reklamasi, Sekda Jakarta Minta Kepala BPRD Penuhi Pemeriksaan Polisi

Pemeriksaan dilakukan terkait rendahnya penentuan NJOP pulau hasil reklamasi

BERITA , NASIONAL

Sabtu, 11 Nov 2017 11:00 WIB

Pulau C hasil reklamasi di teluk Jakarta. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mendesak Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait dugaan korupsi dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pulau C dan D di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Saefullah mengatakan, BPRD harus menjelaskan secara rinci mengenai kasus tersebut.

Pasalnya, polisi menilai ada ketidakwajaran dalam penetapan NJOP di pulau reklamasi yang nilainya Rp3,1 juta permeter persegi. Angka tersebut terlalu rendah bila dibanding NJOP di sekitar pulau, misalnya di Pantai Indah Kapuk, yang mencapai Rp15 juta permeter persegi.

"Soal wajar tidak wajar itu bukan soal saya. Tapi soal BPRD. Katanya BPRD itu sudah hasil konsultasi dari KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik)," kata Saefullah kepada KBR di depan ruangannya, Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (10/11).

Menurut Saefullah, Kepala BPRD Edi Sumantri harus menjelaskan permasalahan tersebut ke polisi agar semuanya jelas. Sebab, dia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menerima laporan dari BPRD mengenai penetapan NJOP tersebut waktu itu. Dia tidak mengetahui mengenai proses penetapannya.

Saefullah menjelaskan, prosedur penetapan NJOP itu, BPRD menyewa Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Dengan pertimbangan tertentu, kata dia, KJPP menetapkan angka NJOP dan merekomendasikannya pada BPRD. BPRD kemudian memberitahukannya ke Pemerintah Provinsi.

"Pertimbangan-pertimbangannya, item-itemnya, itu dari KJPP," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPRD Edi Sumantri dan perwakilan KJPP Dwi Hayantono mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Menurut polisi, mereka tidak bisa datang karena alasan sibuk menjalani kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.