Kenapa Orang Papua Ingin Merdeka?

"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 20 Agus 2019 14:52 WIB

Author

Adi Ahdiat

Kenapa Orang Papua Ingin Merdeka?

Warga mengantri layanan kesehatan di aula Gereja Protestan Agats, Kab. Asmat, Papua (22/1/2018). (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)

KBR, Jakarta- Insiden bentrok antara mahasiswa Papua dengan aparat di Malang (15/8/2019), serta pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya (17/8/2019), diwarnai dugaan sikap rasisme dan prasangka terhadap warga Papua.

Rasisme itu tidak bisa dilepaskan dari prasangka gerakan warga Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Papua Ingin Merdeka Sejak 1960-an

Menurut laporan Pengelolaan Konflik di Indonesia (2011) yang dibuat Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre), organisasi mediasi independen yang berbasis di Swiss, wacana "Papua Merdeka" sudah muncul sejak berpuluh-puluh tahun lalu. 

"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik," jelas HD Centre dalam laporannya.

HD Centre menjelaskan, sampai tahun 1960 Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tiga Komando Rakyat (Trikora) untuk "memerdekakan" Papua dan menjadikannya bagian dari Indonesia.

Komando Soekarno itu tidak sepenuhnya disambut baik. Warga di beberapa daerah Papua seperti Kaimana dan Fakfak memang setuju bergabung ke Indonesia. Namun, di berbagai daerah lainnya, kebanyakan warga Papua menolak tawaran itu.

"Di banyak daerah, pemerintah Indonesia menghadapi penolakan dari Korps Sukarela Papua (KSP), sebuah unit bersenjata yang didirikan 1961 untuk mempertahankan Papua dari TNI," jelas HD Centre.

Sementara KSP melawan TNI, pemerintah Indonesia dan Belanda terus melakukan negosiasi. Papua pun akhirnya diserahkan ke pemerintah Indonesia lewat Perjanjian New York tahun 1962, tanpa persetujuan mayoritas warga Papua.

"Banyak rakyat Papua Barat melihat bahwa Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka," jelas tokoh gerakan Papua Merdeka, Otto Ondawame, dalam laporan HD Centre.


Marjinalisasi, Kekerasan, dan Pelanggaran Hak

Sejak "dipaksa" menjadi bagian Indonesia tahun 1962 hingga sekarang, kelompok warga Papua yang ingin merdeka terus eksis dan terus berkonflik dengan pemerintah.

Menurut riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang dikutip dalam laporan HD Centre, akar penyebab konflik itu adalah:

  • Marjinalisasi orang asli Papua, terutama dalam hal ekonomi, sebagai efek kebiijakan transmigrasi.
  • Kegagalan program pembangunan di Papua.
  • Perbedaan pemahaman sejarah antara warga Jakarta dan Papua.
  • Warisan kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat Papua.

Penilaian LIPI itu senada dengan penilaian Otto Ondawame, tokoh gerakan Papua Merdeka.

"Selama bertahun-tahun tentara Indonesia melakukan kebijakan keamanan ketat di daerah ini yang melibatkan tercatatnya pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, termasuk tuduhan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, intimidasi, pemenjaraan, kekerasan seksual dan perkosaan," jelas Otto Ondawame dalam laporan HD Centre.

"Pemerintah Indonesia juga telah mempromosikan dengan aktif, dan membiarkan dengan pasif, diskriminasi yang meluas terhadap orang asli dan arus migrasi, yang saat ini telah mengakibatkan pengurangan populasi orang Papua menjadi hampir minoritas di tanahnya sendiri," lanjut Otto Ondawame.

Selain pelanggaran hak sipil-politik, Otto Ondawame juga menilai pemerintah Indonesia telah melanggar hak ekonomi mayoritas warga Papua selama puluhan tahun, seperti:

  • Eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan membiarkan pemilik asli tanahnya dalam kemiskinan.
  • Distribusi yang tidak adil atas pelayanan sosial dan kesempatan ekonomi antara Papua dan non-Papua.

Persoalan-persoalan itulah tak juga tuntas hingga sekarang. Tahun 2019 Papua masih tergolong sebagai provinsi termiskin di Indonesia dan amat tertinggal dalam banyak hal, mulai dari pendidikan sampai kesehatan.

Dengan begitu, tak heran jika wacana "Papua Merdeka" terus hidup dan disuarakan. Hanya ironisnya, wacana kritis ini kerap ditanggapi sebagai ancaman, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, hingga memicu konflik yang tak berkesudahan.


Solusi: Dialog dan De-Militerisme

Sebagai organisasi mediasi independen, HD Centre mendorong pemerintah Indonesia agar menyelesaikan masalah Papua lewat dialog.

"Agenda dialog harusnya tidak hanya berpusat pada isu yang sulit seperti sejarah dan status politik Papua. Harus disediakan waktu untuk mendiskusikan inti dari undang-undang OTSUS (Otonomi Khusus), yang termasuk pertanyaan mengenai rekonsiliasi, pengadilan hak asasi manusia, paradigma baru pembangunan dan kebijakan afirmatif untuk Papua," jelas HD Centre dalam laporannya.

HD Centre juga mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan de-militerisme, atau penarikan aparat militer dari Papua.

"Klarifikasi tugas dan status militer, serta pengurangan jumlah petugas keamanan akan memberikan signal kepada rakyat Papua mengenai keinginan pemerintah Indonesia yang tulus untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan stabilitas di Papua," jelas HD Centre.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Polisi Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Beraksi Sendiri

Pemulihan Gambut Pasca Kebakaran

Kabar Baru Jam 15

Soal Portal Aduan ASN Radikal