JK: FPI Boleh, Asal Taat Pancasila

"Selama dia secara formal taat kepada Pancasila, organisasi dakwah atau apa, silahkan. Tapi kalau dia menolak Pancasila, pasti tidak bisa.”

BERITA , NASIONAL

Selasa, 30 Jul 2019 19:20 WIB

Author

Dwi Reinjani, Resky Novianto

JK: FPI Boleh, Asal Taat Pancasila

Aksi FPI saat demo menuntut pemidanaan Ahok sebagai penista agama, Jakarta (14/10/2016). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa setiap organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia harus taat Pancasila.

Ketentuan itu juga berlaku bagi Front Pembela Islam (FPI), yang izinnya sudah habis pada 20 Juni 2019 lalu.

Menurut JK, FPI bisa memperpanjang izinnya jika memenuhi semua persyaratan dari pemerintah.

“Di Indonesia kan negara demokrasi, kita tidak bisa diskriminasi. Kalau FPI itu memenuhi syarat, 10 syarat, boleh. Kalau tidak memenuhi, ya tidak boleh," ujar JK di kantornya, Selasa (30/7/2019).

"Selama dia secara formal taat kepada Pancasila, organisasi dakwah atau apa, silahkan. Tapi kalau dia menolak Pancasila, pasti tidak bisa,” tegasnya lagi. 

Menurut JK, saat ini pemerintah tengah memeriksa segala unsur yang ada dalam organisasi FPI, agar ideologinya tidak melenceng di kemudian hari.


Bukan Hanya FPI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, aturan perpanjangan izin ini tidak hanya berlaku untuk FPI, tapi juga ratusan ribu ormas lainnya.

"Menyangkut (izin) FPI sedang ditelaah detail oleh Dirjen Polkum Kemendagri, karena bukan hanya FPI, ormas yang ada di negara kita sampai 400 ribu ormas," ucap Mendagri Tjahjo di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Menurut Tjahjo, setiap ormas yang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT)-nya habis akan dicek dan diminta melengkapi syarat-syarat untuk perpanjangan.

"SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya," tegas Tjahjo seperti dikutip Antara (30/7/2019).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyebut kemungkinan tak memperpanjang izin FPI jika ditemukan ideologi yang tidak sejalan. Di lain pihak, FPI lantas menuduh pemerintah mempolitisasi proses perpanjangan izin ormas.

Editor: Adi Ahdiat

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Amandemen UUD 1945