Anies Baswedan Berdalih tentang Penyaluran Bansos yang Salah Sasaran

Anies berdalih, data yang digunakan belum diperbarui hingga warga yang benar-benar terdampak. Ia memilih menggunakan data tersebut karena kondisi mendesak yang mana bantuan harus segera disalurkan.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 23 Apr 2020 12:15 WIB

Author

Wahyu Setiawan, Lea Citra

Anies Baswedan Berdalih tentang Penyaluran Bansos yang Salah Sasaran

Pekerja memindahkan paket bantuan sosial yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta (22/4/2020). (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui data bantuan sosial (bansos) terdampak COVID-19 tidak akurat. 

Ada beberapa orang yang mestinya tidak masuk daftar penerima, namun malah mendapat jatah bantuan. Begitu juga warga yang seharusnya menerima bantuan, tapi malah tidak dapat jatah.

"Kita memberikan kepada 1,2 juta (warga). Dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja, tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu (kondisinya). Jadi kalau dicari (yang salah), ya pasti ada. Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus. Dari 1,2 juta orang, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, itu faktanya," kata dia saat jumpa pers di Balai Kota, Rabu (22/4/2020).

Anies berdalih, data yang digunakan belum diperbarui hingga warga yang benar-benar terdampak. Ia memilih menggunakan data tersebut karena kondisi mendesak yang mana bantuan harus segera disalurkan.

"Kenapa? Karena banyak yang dulu masuk di dalam data sebagai masyarakat miskin itu di dalam suasana normal, dimana perekonomian bergerak dan sebagian berkegiatan. Hari ini, banyak dari saudara-saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan, sekarang membutuhkan bantuan," sebutnya.

Gunakan dulu data tersebut, ujar Anies, sambil ditingkatkan atau dimutakhirkan datanya. "Daripada dibalik, cek dulu di lapangan, semuanya dikumpulkan baru didistribusikan bantuan sosialnya," tukas bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies berjanji, data penerima bansos akan terus diperbarui. 

Ia telah memerintahkan jajaran keluarahan hingga tingkat RW untuk mendata dan menyeleksi lagi penerima bansos. Jika tak sesuai, ketua RW diminta membuat berita acara. Namun jika ada yang belum menerima, warga akan didata melalui formulir.

"Banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah SOP-nya untuk para RW. Apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan, tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan bantuan ke 1,2 juta kepala keluarga yang warga miskin dan rentan miskin terdampak COVID-19. Bantuan disalurkan mulai 9 April 2020. 

Kritikan YLBHI

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik pemberian bantuan sosial dari pemerintah saat pandemi COVID-19. 

Ketua YLBHI Asfinawati menilai, pemerintah lamban dan tidak serius menangani wabah virus Corona.

Ia menambahkan, pendataan dan penanganan warga terdampak COVID-19 tidak terbuka ke publik. Sehingga penerapannya jadi tidak beraturan. 

Asfinawati menilai pemerintah terlalu memberatkan kepentingan ekonomi, daripada kepentingan masyarakat.

Editor: Fadli Gaper 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

RS di Jalur Gaza Kewalahan Tampung Pasien Covid-19

Kabar Baru Jam 7

Kisah Pendamping Program Keluarga Harapan Edukasi Warga Cegah Stunting

Siapkah Sekolah Kembali Tatap Muka?

Eps8. Food Waste