Konflik di Papua, MRP: Gunakan Pendekatan Kemanusiaan

"Sudah 9 kali Pak presiden Jokowi ke Papua, sudah perhatikan serius untuk membangun tanah Papua, tapi belum pernah ada komunikasi.."

NASIONAL

Senin, 01 Apr 2019 14:54 WIB

Author

Astri Yuanasari

Konflik di Papua, MRP: Gunakan Pendekatan Kemanusiaan

Prajurit TNI bergerak menuju Nduga, Papua, Rabu (05/12/2018). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Majelis Rakyat Papua (MRP) presiden terpilih melakukan pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik Papua.  Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan, konflik antara penegak hukum TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan.

Timotius mengatakan caranya   berbicara dengan semua lembaga di tanah Papua, terutama dengan masyarakat adat dan Majelis Rakyat Papua.

"Pendekatan yang perlu dilakukan oleh presiden nantinya, itu adalah pendekatan kemanusiaan. Jadi ada lembaga-lembaga, salah satunya adalah MRP sebagai lembaga negara, tapi juga adalah lembaga kultur. Sudah 9 kali Pak presiden Jokowi ke Papua, sudah perhatikan serius untuk membangun tanah Papua, tapi belum pernah ada komunikasi. Komunikasi kebijakan pembangunan dengan masyarakat adat, terutama dengan MRP," kata Timotius kepada KBR, Jumat (29/3/2019).

Timotius mengatakan, saat ini memang sulit untuk menyelesaikan konflik antara TNI-Polri dengan TPNPB, karena konflik tersebut berhadapan dengan senjata, dan mengenai perbedaan ideologi. Ia mengatakan, siapapun nanti yang menjadi presiden, harus mau duduk bersama dan menerima tawaran dari Majelis Rakyat Papua dan lembaga masyarakat di Papua lainnya.

Baca Juga:

Trauma Anak-anak Terdampak Konflik di Nduga 

Ketika Ibadah Disangka Melawan Negara  

Senada disampaikan Direktur Yayasan Keadilan Dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem. Kata dia,  pemerintah dan DPR harus bisa melakukan pendekatan dialogis kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan militer.

"Menurut kami, masalah Papua tidak akan dapat diselesaikan melalui operasi militer. Apabila pendekatan keamanan ini dilanjutkan, maka dugaan-dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua akan terus terjadi dan mendapat sorotan internasional. Karena itu kami memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR mengutamakan pendekatan dialogis berbasis kemanusiaan, bukan pendekatan militer, dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Karena pendekatan militer bukan solusi penyelesaian masalah Papua," kata Theo di kantor Amnesty Internasional, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
 

Pasca penembakan pekerja konstruksi di Nduga, Papua, pada Desember 2018 lalu, TNI mengerahkan ratusan personil memburu TPN-OPM. Sejak itu terjadi aksi baku tembak  hingga mengakibatkan jatuh korban jiwa dari kedua pihak.

Konflik bersenjata itu juga mengakibatkan ribuan warga mengungsi.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.