KBR, Jakarta - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Jabodetabek pada Rabu (1/1/2019) tak hanya disebabkan faktor iklim, tapi juga karena minimnya daerah resapan air.
Hal itu disinggung Miming Saepudin, Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurut Miming, ada empat faktor terkait iklim yang mempengaruhi tingginya curah hujan di Jabodetabek.
"Pertama karena aktifnya Monsun Asia," kata Miming kepada Antara, Kamis (2/1/2020).
Miming menjelaskan, Monsun Asia adalah angin yang berhembus secara periodik dari Benua Asia menuju Benua Australia yang melewati Indonesia.
Siklus Monsun Asia berlangsung setiap Desember hingga Februari. Angin periodik ini mengindikasikan musim hujan di Indonesia sedang berlangsung.
Tiga faktor alam lainnya adalah perlambatan kecepatan angin, hangatnya suhu permukaan laut, serta gelombang atmosfer yang meningkatkan potensi udara basah.
Menurut Miming, berbagai fenomena alam itu sedang terjadi bersamaan hingga menimbulkan curah hujan tinggi, terutama di kawasan Jabodetabek.
"Sementara daerah resapan air di kawasan ibu kota tergolong sempit," katanya lagi.
Daerah Resapan Air Jakarta Jauh dari Ideal
Sejalan dengan BMKG, masalah daerah resapan air itu juga disoroti oleh Nirwono Joga, arsitek lansekap dari Universitas Trisakti.
Nirwono menyebut, hingga saat ini luas Ruang Terbuka Hijau di Jakarta, yang harusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, masih jauh dari ideal.
"(Daerah resapan air) ada taman, hutan kota, jalur hijau, itu tuh bagian dari Ruang Terbuka Hijau. Secara keseluruhan ini yang menyusut. (Ruang Terbuka Hijau) Jakarta hanya 9,8 persen, padahal idealnya 30 persen," terang Nirwono kepada KBR, Rabu (1/1/2019).
Editor: Agus Luqman
"Kita surati aja. (Kapan mau nyuratin?) Secepatnya,” 
"Tidak ada dibuat-buat laporan Kemlu, saya malah jadi senang bahwa itu bukti bahwa mereka itu tetap sehat di tengah yang lain sakit kita tetap sehat," 
"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah."
"Dua masih dilakukan pemeriksaan mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Ingat ya aku ngomongin people under observation bukan Novel Corona," 
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."